Baca tanpa iklan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengatakan dari Pagu APBN dan TKDD sekitar Rp 31,95 Triliun dengan realisasi untuk APBN mencapai Rp 7,5 Triliun per 31 Juli sudah lumayan, tapi juga tidak baik.
Ia menjelaskan ada pola pikir yang salah dan tidak berubah. Dimana setiap triwulan pertama sampai keempat itu dipegang secara digit harusnya lebih fleksibel saja.
Gubernur Sutarmidji mengatakan seharusnya mana yang menjadi pertanggung jawaban yang membuat repot seperti Dana Hibah harus sudah dilaksanakan sejak Januari.
• Sambut Baik Kebijakan Pemkot, Warga Pontianak Harap Pengawasan di Taman Secara Humanis
Sehingga pada bulan April sudah selesai, tapi diakuinya sampai saat ini masih ada dana hibah yang belum di realisasikan.
Kemudian kordinasi antar satu dan lainnya untuk DAK FISIK seperti di Diknas mencapai Rp 31 Miliar diakuinya tidak mungkin terserap.
“Ini karena sebagian salah Diknas yang lambat dan sebagian karna ada peningkatan yang masuk golongan kecil begitu jadi pemenang ketika dipanggil untuk klarfikasi tidak datang. Akhirnya diputuskan, tapi mau tender ulang tidak mungkin,”ujarnya.
Update Informasi Seputar Kota Pontianak
Hal itu disampaikannya pada evaluasi kinerja APBN dan APBD Provinsi Kalimantan Barat belum lama ini. Kemudian proses tender tidak diikuti dengan evaluasi dimana tahapan tender tidak diikuti dengan perampingan waktu.
“Banyak yang nawar tapi dipanggil tidak datang. Kalau harga yang ditetapkan Bapenas sampai ke daerah selisih 20 persen untuk dibuang itu tidak mungkin dan tidak rasional bisa mengganggu. Maka harus evaluasi begitu ada yang nawar sekian gugur,”tegasnya.
Bagian tender LPSEI dikatakannya juga takut kalau ada yang menawar 20 persen, seharusnya yang rasional menang 4 persen.
“Lalu ada perencanaan fisik sudah tahun berjalan jadi tidak mungkin terserap. Karena mau tender fisik tidak mungkin. Lalu kordinasi susah,”ujarnya.
Ia mengatakan sebelumnya Kemendagri mengatakan seakan penyerapan anggaran covid-19 di Kalbar rendah. Hal itu karena menempatkan pada post yang tidak betul.
“Kalau saya belanja covid-19 harusnya diletakkan di BTT karena kondisi tidak normal dan untuk penanganan pandemi yang kita tidak tahu kapan melonjak dan menrun,”ujarnya.
Sebab dikatakannya ditengah pandemi tidak bisa diprediksi. Maka harusnya anggaran tersebut dapat ditempatkan pada bagian yang mudah untuk digunakannya.
Masalah lain dikatakannya ada kesulitahan pada insentif nakes. Dikatakannya untuk insentif nakes anggarannya ada di kas dan pos anggaran juga ada.
“Tapi mereka biasa mengajukan 3- 6 bulan sekali. Katanya rumit saya tidak tau gimana sehingga tidak diajukan tiap bulan. Saya sih mau tiap bulan dan semua keluar cepat,”ujarnya.