Baca tanpa iklan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Suriansyah mengungkapkan jika pihaknya menyoroti sejumlah progres pembangunan yang belum tercapai oleh Gubernur Kalbar, Sutarmidji selama masa pemerintahannya.
Hal tersebut, dikatakan Suriansyah diketahui pada rapat Pansus DPRD Provinsi Kalbar pembahas Laporan Pertanggung Jawaban Gubernur tentang APBD 2020 dengan jajaran perangkat daerah provinsi Kalbar.
"Dalam rapat tersebut anggota DPRD menyoroti realisasi pembangunan daerah terutama soal Indikator utama Pembangunan Daerah yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2019-2024 tentang progres sampai tahun 2020 yang belum tercapai," kata Suriansyah, Rabu 7 April 2021 kepada Tribun.
Dipaparkannya, progres yang belum tercapai itu ialah Indeks Pembangunan infrastruktur yang berdasarkan RPJMD ditargetkan kondisi mantap jalan provinsi sebesar 86 persen sedangkan sampai tahun 2020 realisasinya baru mencapat 62 persen.
Begitu juga mengenai Indeks Pembanhunan manusia(IPM) yg menempatkan Kalbar pada peringkat ke 32 dari 34 provinsi.
Untuk meningkatkan kondisi mantap Jalan provinsi pada tingkat 86 persen Jalan berkualitas baik dan sedang diperlukan anggaran sekitar Rp. 6 Trilyun.
Begitu juga untuk meningkatkan IPM baik pada indikator pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat,diperlukan anggaran yang sangat besar.
Baca juga: Meski Yakin Stok Aman, Komisi II DPRD Kalbar Minta Aparat Tindak Oknum Penimbun Barang Pokok
Rapat pansus, kata Suriansyah mengusulkan agar pemprov mencari terobosan sumber dana pembangunan baik dengan meningkatkan PAD, mengusahakan peningkatan dana transfer yang sangat besar seperti dana bagi hasil Pajak ataupun dengan mengusahakan pinjaman dari pemerintah pusat atau perbankan.
"DPRD pada prinsipnya akan mendukung langkah pemerintah provinsi untuk mendapat sumber pembiayaan yang besar agar pembangunan yang masih tertinggal tersebut dapat tercapai demi kesejahteraan masyarakat Kalbar," tuturnya.
Lanjut dikatakannya, pada rapat kerja tersebut juga mengapresiasi capaian Indeks Desa Membangun yang melebihi target yamg ditetapkan pada RPJMD yang membuat capaian Desa mandiri yang sangat jauh melebihi target dan mendorong pemprov untuk memberi reward kepada desa yang sudah menjadi desa mandiri.
Rapat juga mendorong pemprov meningkatkan akses petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.
Dalam bidang pendidikan, selain dalam usaha peningkatan IPM rapat juga mendorong agar pemerintah menambah daya tampung dan pemerataan SMAN diseluruh wilayah kalbar, termasuk di Kota Pontianak, dimana untuk Kecamatan Pontianak Tenggara belum ada SMA negeri juga Pontianak Utara.
Baca juga: Jelang Ramadan, Pimpinan DPRD Kalbar Harap Stok Pangan Terpenuhi
"Masih banyak lagi hal lain yang minta diperhatikan pemprov misalnya soal jaringan listrik yang masih terbatas di beberapa daerah maupun akses jaringan internet dalam rangka mendukung pembelajaran online di pelosok desa di Kalbar," tutupnya.
Untuk diketahui, Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) H. Sutarmidji S.H., M.Hum., menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020 kepada Ketua DPRD Provinsi Kalbar M. Kebing L, S.H pada 23 Maret 2021.
Dalam LKPJ Tahun Anggaran 2020 itu, Gubernur Kalbar mengatakan, penyerapan pendapatan daerah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencapai 97,68 persen dari target yang ditentukan.
“Bahwa Pendapatan Daerah sebesar Rp. 5,799 Triliun lebih, dengan realisasi sebesar Rp. 5,665 Triliun lebih atau 97,68 persen. Terdiri dari PAD Rp. 2,154 Triliun lebih, Dana perimbangan Rp. 3,506 Triliun lebih, serta pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp. 4,137 Miliar lebih,” ungkap Gubernur Kalbar H. Sutarmidji S.H., M.Hum.
Sedangkan untuk belanja daerah pada tahun anggaran 2020 sebesar 6,326 Triliun lebih dengan realisasi sebesar Rp. 5,879 Triliun atau 92,93 persen yang meliputi belanja langsung maupun belanja tidak langsung.
“Belanja Tidak Langsung yang direncanakan sebesar Rp. 3,721 Triliun lebih yang terealisasi sebesar Rp. 3,459 Triliun lebih atau 92,98 persen. Sedangkan untuk Belanja Langsung yang direncanakan sebesar Rp. 2,605 Triliun lebih, yang terealisasi sebesar Rp. 2,419 Triliun lebih atau 92,85 persen,” ujarnya.
Untuk Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp. 577,26 Miliar lebih yang dialokasikan untuk Penyertaan Modal atau Investasi Pemerintah Daerah sebesar Rp. 50 Miliar, sehingga pembiayaan netto menjadi Rp. 527,26 Miliar.
Baca juga: Komisi IV DPRD Kalbar Kompak Kawal Pembangunan Infrastruktur
“Maka dari data tersebut secara total tidak terjadi defisit anggaran di tahun 2020,” tegasnya.
Pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar selain didukung oleh APBD juga mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat berupa dana Dekonsetrasi dengan anggaran sebesar Rp.105 Miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp. 97 Miliar lebih atau 92,16 persen. Untuk Tugas pembantuan dengan nilai anggaran sebesar Rp. 136 Miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp. 110 Miliar atau 81,03 persen.
“Dana Alokasi Khusus Rp. 373 Miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp. 349 Miliar lebih atau 93,42 persen,” kata Gubernur Kalbar H. Sutarmidji. S.H., M.Hum.
Adapun capaian pembangunan pada tahun 2020 yang lalu, Pemerintah Provinsi Kalbar pada misi yang telah ditetapkan yaitu mewujudkan percepatan pembangunan infrastrukur yang dapat dilihat dari Indeks Infrastruktur Kalbar mencapai 67,28 persen selaras dengan kebijakan nasional yang menitik beratkan pembangunan Infrastruktur sebagai prioritas yang utama.
“Rasio elektrifikasi yang mencapai 92 persen, Persentase Kemantapan jalan Provinsi sebesar 60,05 persen, persentase irigasi provinsi dalam kondisi baik sebesar 53,68 persen, persentase rumah tangga berakses air minum sebesar 66,30 persen dan persentase rumah tangga berakses sanitasi sebesar 64,35 persen. Untuk tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip good governance dilihat dari Indeks Reformasi Birokrasi B (68,15) dan SAKIP B (65,85),” ujarnya.
Lanjutnya, untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas produktif dan inovatif dapat diketahui dari hasil capaian berupa peningkatan IPM Kalbar yang berada di angka 67,66 poin dengan komponen pendidikan meliputi rata-rata lama sekolah yang mencapai 7,37 tahun dan angka harapan lama sekolah mencapai 12,6 tahun.
“Komponen kesehatan, angka harapan hidup mencapai 70,69 tahun dan komponen ekonomi pengeluaran per kapita per tahun Rp. 8,93 juta,” paparnya.
Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi Kalbar terkontraksi 1,82 persen lebih baik dari pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami terkontraksi sebesar 2,07 persen.
“Jumlah desa mandiri pada tahun 2020 sebanyak 159 desa mandiri naik secara signifikan dari yang ditargetkan 214 desa mandiri. Indeks gini ratio pada angka 0,325 poin yang menunjukan bahwa pendapatan masyarakat Kalbar relative menjadi semakin merata dan angka kemiskinan berada di 7,17 persen serta tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,81 persen,” tutupnya. (*)