Komisi IV DPRD Kalbar Kompak Kawal Pembangunan Infrastruktur

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar kompak untuk mengawal pembangunan infrastruktur di Kalbar. Khususnya hal-hal yang telah menjadi program Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar 2018-2023 serta masuk RPJMD.

Satu diantaranya diungkapkan oleh Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar, Suyanto Tanjung yang mengharapkan perbaikan jalan di Nanga Mau-Tebidah-Serawai Sintang.

"Kondisi jalan tersebutkan rusak parah, kemudian anggaran dari pemerintah provinsi sangat kecil dengan panjangnya ruas 150 KM. Dianggarkan hanya Rp. 5-6 M, kapan baru bisa selesai," ungkap Tanjung, Jumat 26 Maret 2021.

"Harapan kita Pemprov bisa menganggarkan yang lebih banyak lagi, karena sudah 76 tahun Indonedia merdeka, masyarakat di Serawai Ambalau belum menikmati kemerdekaaannya karena kondisi jalan sampai hari ini belum bisa dilewati dengan baik," tambahnya.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Kubu Raya Minta Pemprov Transparan dan Adil Soal Pembagian Hasil

Senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar, Budi Basadi. Menurut politisi PPP ini mesti ada perhatian pemerintah terhadap jalan yang rusak.

"Pemerintah provinsi perlu memperhatikan ruas jalan Nanga Pinoh, Sayan, Kota Baru dan Sokan karena jalannya sampai saat ini bisa dilalui namun bila musim penghujan akan terjadi kerusakan disana-sini," terang Budi.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar, Subhan Nur menerangkan jika yang disampaikan jajarannya merupakan aspirasi dari masyarakat

"Yang paling urgenkan daerah Sintang, yakni jalan Nanga Mau-Tebidah-Serawai, yang jadi keluhan masyarakat, kemudian Sanggau-Sekadau Jalan Kembayan-Balai Sebut-Balai Sepauk, menjadi atensi kita kepada Gubernur karena RPJMD sudah direvisi dan Gubernur akan menganggarkan pada 2022 Rp. 500 M untuk infrastruktur, begitu juga jalan mantap 80 persen," kata Subhan.

"Komitmen ini harus terealisasi karena menyangkut janji politik dalam masa kepemimpinan," tambah legislator dapil Sambas ini. (*)