Breaking News:

Meski Yakin Stok Aman, Komisi II DPRD Kalbar Minta Aparat Tindak Oknum Penimbun Barang Pokok

Walaupun memang, menurut Suib, hasil koordinasinya dengan Bulog, bahan pokok di Kalbar dipastikan aman sampai ke beberapa bulan.

TRIBUNPONTIANAK/Ridho Panji Pradana
Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalbar, Suib . 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalbar, Suib meminta masyarakat untuk melaporkan jika adanya penimbunan barang atau bahan pokok dijelang ramadan hingga dengan lebaran.

Walaupun memang, menurut Suib, hasil koordinasinya dengan Bulog, bahan pokok di Kalbar dipastikan aman sampai ke beberapa bulan.

"Dalam waktu dekat ada dua hal yang akan kita lakukan, kita akan mengecek stok kebutuhan masyarakat, baik di bulog maupun pangan yang tersedian ditempat umum. Kemudian kita akan melakukan survei langsung ke pasar-pasar, akan ada sample kita lakukan sidak, sekarang kita masih tahap koordinasi," katanya, Selasa 6 April 2021.

Baca juga: Sidak Pasar, Harga Bahan Pokok di Pontianak Masih Stabil

"Saya sudah berkomunikasi juga dengan Kepala Bulog Kalbar, Untuk stok di bulog kita cukup bahkan sampai enam bulan kedepan, kemudian ditambah hasil produksi masyarakat Kalbar yang kita hitung sangat cukup sekali untuk memenuhi kebutuhan, mulai dari Januari hingga Maret masyarakat atau petani sedang panen raya," tambahnya.

Menurut Suib, untuk stok di bulog, beras cadangan pemerintah ada diangka 7 juta kg. Sementara beras komersil 200 ribuan ton. 

Untuk gudang bulog itu ada di Pontianak, Singkawang, Ketapang, Sintang, Sanggau dan Kapuas Hulu.

"Kebutuhan pangan di Kalbar dalam waktu enam bulan sudah tersedia di bulog, ditambah lagi dengan hasil pertanian. Untuk yang lain seperti gula, minyak makan, hingga dengan mie instant, tepung dan daging juga tersedia di bulog Kalbar," jelasnya.

Lebih lanjut mengenai tengkulak, dikatakannya perlu peran semua elemen untuk mengatasinya.

"Saya harus koordinasi ke dinas terkait, masyarakat, DPRD, harus bersama-sama memantau agar tidak ada tengkulak, tidak ada harga yang melonjak dan memberatkan masyarakat," tuturnya.

"Semua harga terutama bapokting ada batasan harga dengan disebut harga eceran tertinggi, semua kita akan ketahui dari dinas terkait, semua yang melebihi harga eceran tertinggi maka harus ditindak. Jika ada temuan tengkulak atau timbunan maka saya minta diproses secara hukum," tutup Politisi Hanura ini.  (*)

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Hamdan Darsani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved