Baca tanpa iklan
"Kita ingin memastikan bahwa BPJS jangan di jadikan layanan jaminan kesehatan, atau jika ada maka kita minta dan ingin pastikan kepada BPJS untuk memberikan fasilitas dan pelayanan yang pasti dan baik sesuai dengan amanat undang-undang," ujarnya, di gedung DPRD Jumat (22/11/2019).
Sebagaimana diketahui, pada kesempatan itu hadir puluhan mahasiswa buang terdiri dari perwakilan Forum Pemuda Peduli Daerah (FPPD), BEM IAIS, BEM Poltesa, HMI Cabang Sambas, KAMMI dan PMKRI.
Mantan presiden mahasiswa Poltesa itu juga menyampaikan beberapa tuntutan dari kelompok yang menamakan dirinya Gerakan Peduli Rakyat Sambas.
Dimana mereka menolak dengan tegas kenaikan BPJS.
"Kami juga menuntut Pemerintah Daerah untuk kembali mengunakan Jamkesda dalam hal jaminan kesehatan masyarakat dan Tidak memberlakukan BPJS dalam wilayah Kabupaten Sambas," tutupnya.
Adapun tiga tuntunan Mahasiswa Sambas adalah sebagai berikut:
1. Menolak Kenaikan BPJS.
2. Menuntut Pemerintah Daerah untuk kembali ke Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dalam hal untuk jaminan kesehatan masyarakat.
3. Tidak memberlakukan BPJS dalam wilayah Kabupaten Sambas.
Untuk diketahui, pada kesempatan itu anggota DPRD Kabupaten Sambas, Bagus Setiadi juga sempat memberikan beberapa pertanyaan kepada Kepala Cabang BPJS Kesehatan Singbebas, Novi Kurniadi.
Keduanya juga sempat saling berbalas jawaban dan pertanyaan terkait dengan komitmen dari BPJS untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sambas.
Tidak Melihat Dampak
Presiden Mahasiswa (Presma) Politeknik Negeri Sambas (Poltesa) Ogy Akhmadani yang juga tergabung di dalam Aliansi Gerakan Peduli Rakyat menyampaikan bahwa pemerintah seakan-akan tidak melihat dampak dari kenaikan BPJS terhadap masyarakat.
"Sekarang pertanyaannya ketika BPJS itu di naikkan apakah sudah pasti menjamin pelayanannya kepada masyarakat akan lebih efisien dan di mudahkan, fasilitas akan di tingkatkan," ujarnya, Senin (18/11/2019).
Ogy pun mempertanyakan berbagai kebijakan lainnya.