Baca tanpa iklan
Di antaranya adalah yang berkenaan dengan beberapa penyakit yang tidak lagi di tanggung oleh BPJS.
"Belum lagi bagaimana dalam aturan terbaru BPJS juga semakin mengurangi jenis penyakit yang boleh di tanggung oleh BPJS," jelasnya.
"Sehingga jelas bahwa kenaikan ini tidak sama sekali perlu kok, kalau perlu ya untuk apa, kasihan kan kepada masyarakat yang tidak mampu bayar," pungkasnya.
Mahasiswa Sambas Ajukan Hearing ke DPRD
Menanggapi naiknya iuran BPJS Kesehatan, mahasiswa Kabupaten Sambas yang tergabung di dalam Aliansi Gerakan Peduli Rakyat yang di Motori oleh BEM Poltesa, BEM IAIS dan Forum Pemuda Peduli Daerah.
Bertekad menyuarakan kenaikan iuran BPJS, dengan mengajukan hearing ke DPRD Kabupaten Sambas.
Kepada Tribunpontianak.co.id, Founder Forum Pemuda Peduli Daerah, Pahmi Ardi menyampaikan bahwa tujuan dari diadakannya Hearing yang ditujukan oleh Aliansi Gerakan Peduli Rakyat kepada DPRD.
Mereka ingin menanyakan tujuan jelas dari kenaikan BPJS berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 75 Tahun 2019.
"Sebagai elemen masyarakat yang peduli akan rakyat kita ingin minta klarifikasi dan pernyataan yang jelas dari BPJS "
"Kenaikan ini di tujukan untuk apa, apalagi kenaikan tersebut sampai dua kali lipat," ujarnya, Senin (18/11/2019).
Sementara itu, Wakil Presiden Mahasiswa IAIS Sambas Parhadi menegaskan bahwa, dengan dilaksanakannya Hearing.
Maka diharapkan agar pemerintah bisa mengkaji ulang tentang kenaikan Iuran BPJS.
"Kenaikan dua kali lipat itu adalah kebijakan yang bukan membawa kemaslahatan tapi justru mudarat bagi rakyat"
"Apalagi tertera dalam Perpres 75 2019, bahwa seluruh masyarakat wajib menggunakan BPJS, bukannya itu menyusahkan rakyat? Bagaimana dengan mereka yang kurang mampu," jelasnya.
Meski Pemda ada menanggung melalui PBI daerah, akan tetapi itu tidak bisa menjangkau seluruh masyarakat.