21 Desa di Kalbar Jadi Fokus Edukasi Cegah TPPO dan Pekerja Migran Ilegal

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan keberangkatan pekerja migran ilegal terus diperkuat di Kalimantan Barat melalui program Desa Binaan Imigrasi yang rencananya mencakup 21 desa.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalbar, Haryono Agus Setiawan, menjelaskan bahwa program ini dirancang sebagai bentuk edukasi dan pendampingan langsung kepada masyarakat, terutama di daerah yang rentan menjadi daerah migrasi ilegal.

“Desa binaan berada di bawah pengawasan petugas imigrasi yang bertugas memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang prosedur legal keberangkatan ke luar negeri dan risiko di balik tawaran kerja ilegal,” jelasnya TribunPontianak.co.id, pada Rabu, 23 Juli 2025.

Melalui program ini, warga dibekali informasi mengenai syarat dokumen perjalanan, alur legal untuk menjadi pekerja migran, serta cara mengenali modus sindikat yang sering memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat, seperti tawaran kerja di restoran atau sektor informal tanpa izin resmi.

Selain edukasi langsung, pendekatan kolaboratif juga diterapkan. Kantor Imigrasi menggandeng aparat desa, camat, hingga aparat penegak hukum untuk memperkuat pemahaman hukum keimigrasian di tingkat lokal.

Program ini juga bersinergi dengan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalbar yang menjalankan program Desa Emas. 

Jika Imigrasi fokus pada edukasi prosedur perjalanan legal, maka BP3MI memberikan pelatihan kesiapan kerja kepada calon pekerja migran.

“Kolaborasi ini penting agar masyarakat tidak hanya tahu prosedurnya, tapi juga siap secara mental dan keterampilan sebelum bekerja ke luar negeri,” tambah Haryono.

Baca juga: Mulai September Rute Pontianak-Malaysia Akan Kembali Beroperasional di Bandara Supadio

Dengan tujuh kantor imigrasi dan satu rumah detensi imigrasi yang tersebar di Kalbar, masing-masing menangani dua hingga tiga desa binaan. 

Lebih lanjut, Haryono mengatakan langkah ini diharapkan mampu menekan angka PMI non-prosedural dari hulu, sekaligus membangun kesadaran hukum dari lingkungan terdekat masyarakat. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!