Gubernur Ria Norsan Hadir dan Ikut Serta Membedah Buku Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa

Norsan juga mengakui, banyak persoalan di lapangan yang berujung pada proses hukum akibat lemahnya pemahaman terhadap mekanisme

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
BEDAH BUKU - Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan saat melihat dan membedah langsung buku berjudul "Aspek Hukum pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah" Karya Herman Hofi Munawar, di Aming Coffee Podomoro Pontianak, Kamis 17 Juli 2025, malam. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, menghadiri dan ikut membedah secara langsung Peluncuran Buku yang berjudul "Aspek Hukum pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah" Karya Herman Hofi Munawar, di Aming Coffee Podomoro Pontianak, Kamis 17 Juli 2025, malam.

Gubernur Norsan, tampak mengapresiasi kehadiran buku tersebut yang dinilainya mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara normatif dan praktis.

“Buku ini menjadi panduan penting agar kita memahami proses pengadaan yang sesuai aturan. Jangan sampai pengadaan justru terjebak pada hal-hal yang sebenarnya bisa disederhanakan tapi malah menimbulkan masalah hukum karena ketidaktahuan terhadap prosedur,” kata Norsan.

Norsan juga mengakui, banyak persoalan di lapangan yang berujung pada proses hukum akibat lemahnya pemahaman terhadap mekanisme pengadaan barang dan jasa. 

Oleh karena itu, ia berharap buku ini dapat menjadi pedoman bagi aparatur pemerintah maupun pelaku pengadaan.

“Saya baru membaca sepintas, tapi dari kulitnya saja sudah terasa kedalaman isinya. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat, terutama bagi mereka yang berkecimpung dalam bidang perencanaan dan pengadaan,” imbuhnya.

Gubernur Kalbar Ria Norsan Lantik Paguyuban Arek Jawa Timur 2025-2030

Sementara itu, praktisi hukum dan akademisi, Herman Hofi Munawar, sekaligus penulis buku tersebut menekankan pentingnya pembenahan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai upaya fundamental untuk mendorong perbaikan peradaban tata kelola pemerintahan di Indonesia.

“Ketika peradaban yaitu tata kelola dan pelayanan publik bermasalah, maka bisa dipastikan pemerintahan akan stagnan. Untuk itu, kita harus benar-benar membedah persoalan ini,” paparnya.

Menurut Hofi, pembenahan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya soal prosedur, namun menyangkut reformasi mendasar dalam aspek administrasi negara, pemberdayaan, dan hubungan antar lembaga. 

Ia pun mengajak seluruh pihak, baik akademisi, praktisi, maupun pemangku kepentingan pemerintahan, untuk menggali lebih dalam potensi perbaikan dari sisi regulasi hingga implementasi di lapangan.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang hadir, terutama Bapak Gubernur Kalbar dan para tokoh yang telah memberi perhatian pada isu ini. Mari kita buka bersama secara lebih spesifik titik-titik persoalannya, dari administrasi hingga pemberdayaan nya,” pungkasnya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved