Nilai LGBT Sebagai Prilaku Menyimpang, Wali Kota Pontianak Warning Pentingnya Peran Keluarga

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyoroti keberadaan komunitas LGBT di tengah masyarakat dan menegaskan pentingnya peran keluarga dalam mencegah penyimpangan perilaku, khususnya di era digital yang serba terbuka.

“Kita tidak bisa 24 jam mengontrol semua hal, tapi peran lingkungan, terutama keluarga, sangat membantu,” ujar Edi kepada tribunpontianak.co.id Kamis 10 Juli 2025.

Menurut Edi, perkembangan teknologi dan media sosial membuat penyebaran informasi sangat cepat, termasuk dalam hal perilaku yang dianggap tidak lazim di masyarakat Indonesia.

Ia menyebut bahwa fenomena seperti homoseksualitas atau LGBT perlu diantisipasi secara bijak.

“Komunitas gay maupun lesbian ini di era transportasi digital dan media sosial begitu cepat berkembang, saya juga terus monitor,” katanya.

Ia menilai, perilaku menyimpang seperti menyukai sesama jenis bukan hanya terjadi di Pontianak, melainkan juga di berbagai kota dan bahkan di dunia. 

Namun, Indonesia sebagai negara yang menjunjung nilai-nilai harus menyikapi fenomena ini secara hati-hati.

“Perilaku ini sebenarnya tidak lazim di negara kita. Di beberapa negara bahkan sudah vulgar, tapi semuanya kembali kepada peran lingkungan, terutama keluarga,” lanjutnya.

Baca juga: SIKAP Edi Kamtono Terhadap Kaum LGBT atau Homoseksual di Pontianak, Pemkot Gandeng Penegak Hukum!

Edi juga menyinggung bahwa ada faktor bawaan sejak lahir yang bisa memengaruhi, namun lingkungan tetap menjadi faktor penting. 

Ia memberi contoh pria yang bersifat kemayu atau perempuan yang tomboy.

“Ada yang sifat bawaan, mungkin dari sejak kecil atau sejak lahir, tapi juga bisa karena pengaruh lingkungan. Bahkan ada yang sifatnya menular, dan yang seperti ini rawan,” tegasnya.

Pemerintah Kota Pontianak, lanjut Edi, berupaya melakukan langkah-langkah preventif dengan menggandeng aparat penegak hukum serta melakukan razia di sejumlah tempat yang dinilai rawan.

“Kita berkoordinasi dengan Forkopimda, Polda, dan Satpol PP untuk melakukan operasi di lokasi tertentu. Jika ada laporan dari masyarakat, kita tindak lanjuti dan lakukan pembinaan. Mudah-mudahan dengan sinergi, terutama dengan keluarga, bisa mengurangi atau meniadakan hal ini,” jelasnya.

Namun demikian, ia mengakui keterbatasan pemerintah dalam memantau konten digital yang tersebar di media sosial.

“Kalau sudah masuk ranah media sosial dan internet, itu bukan kewenangan kita untuk memblokir. Itu sudah masuk ranah hukum,” katanya.