Dorong Langkah Nyata Percepat Layanan Publik di Kalbar, Harisson : Ini Soal Komitmen untuk Melayani

Ia menyebutkan bahwa berbagai langkah konkret harus segera diambil agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat dan efisien.

Penulis: Anggita Putri | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ANGGITA PUTRI
REFORMASI BIROKRASI - Sekda Kalimantan Barat, Harisson. Ia menegaskan pentingnya percepatan pelayanan publik sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menegaskan pentingnya percepatan pelayanan publik sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Menurut Harisson, keluhan masyarakat mengenai lambannya proses pelayanan harus menjadi pemicu bagi seluruh perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh.

“Perangkat daerah jangan tutup mata. Evaluasi harus terus dilakukan, terutama menyangkut waktu layanan yang terlalu lama,” ujarnya, Minggu 1 Juni 2025.

Ia menyebutkan bahwa berbagai langkah konkret harus segera diambil agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat dan efisien.

Di antaranya, dengan menambah jam operasional layanan, memperpanjang jam kerja petugas pelayanan, hingga menambah jumlah personel di lini pelayanan langsung.

“Kalau memang kekurangan SDM atau waktu layanan terlalu terbatas, ya harus ada penyesuaian. Ini soal komitmen untuk melayani,” kata Harisson.

Tak hanya itu, Harisson juga menyoroti pentingnya penyederhanaan persyaratan administrasi yang dinilai kerap menjadi penghambat proses pelayanan.

“Hapus saja syarat-syarat remeh temeh yang tidak relevan. Kalau tidak dibenahi, antrean akan makin panjang dan masyarakat makin frustrasi,” tegasnya.

Baca juga: Pemkot Pontianak Siap Lanjutkan Pendidikan Gratis, Swasta Tetap Dibantu

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa lambannya pelayanan juga berpotensi menimbulkan penyimpangan, seperti praktik percaloan dan pungli oleh oknum yang memanfaatkan kondisi tersebut.

“Kita tidak ingin pelayanan publik malah jadi celah bagi penyimpangan. Ini bukan hanya soal kecepatan, tapi juga integritas,” ujarnya.

Harisson berharap, semangat percepatan layanan ini benar-benar diimplementasikan oleh seluruh jajaran birokrasi di Kalimantan Barat.

“Birokrasi harus hadir untuk membantu, bukan mempersulit. Sudah saatnya kita bergerak dari retorika ke tindakan nyata,” pungkasnya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved