BENARKAH Pontianak Kota Layak Anak? KPAD Ungkap Fakta Mengejutkan Masalah Seksual dan Putus Sekolah
Tahun ini, ABH naik ke posisi pertama, kekerasan seksual naik ke posisi kedua, sementara perebutan hak asuh turun ke urutan ketiga.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Kasus-kasus anak di Kota Pontianak masih sangat mudah ditemui.
Meski Pemkot Pontianak berulang kali mendapat penghargaan sebagai kota layak anak dengan berbagai kategori yang ada.
Dari berbagai sumber menyebutkan Pontianak pernah dinobatkan sebagai kota yang mendapat penghargaan Kategori Pratama pada 2011 dan 2014, serta Kategori Madya pada 2014, 2015, dan 2016.
Kemudian predikat itu menurun ke Pratama pada 2018 dan 2020.
Baca juga: TRAGEDI Selat Panjang Kekejaman Ayah Tiri Diduga Habisi Nyawa Anak 9 Tahun, Mat Sai Ungkap Kronologi
Selanjutnya kembali naik ke Madya pada 2022, dan meraih Kategori Nindya pada 2023 lalu.
Meski mendapat sederet prestasi berkaitan dengan Kota Layak Anak (KLA) persoalan anak di Kota Pontianak masih sering terdengar.
Hal itu diamini dengan data-data yang ada di Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak.
Terbaru Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak mengungkapkan lima kasus terbanyak yang menimpa anak sepanjang tahun 2025.
Baca juga: 41 Adegan Remaja Disabilitas Habisi Nyawa Diah Rindani Guru SMP Kubu Raya Kalbar
Ketua KPAD Kota Pontianak, Niyah Nurniyati mengungkapkan bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) menempati urutan pertama.
Disusul kekerasan seksual, perebutan hak asuh anak, putus sekolah, serta persoalan kesejahteraan anak.
“Lima terbanyak itu pertama ABH karena sajam, yang kedua anak mengalami tindakan kekerasan seksual dan kekerasan lainnya, ada fisik, bullying juga psikis,” ungkapnya saat ditemui di Kantor KPAD Kota Pontianak, Rabu 28 Mei 2025.
Baca juga: Turut Jadi Korban Kekerasan Ayah Tiri: Dia Pukul Saya dan Anak Saya Pakai Kayu Sampai Meninggal
Kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi sorotan karena naik ke peringkat dua tahun ini menggeser posisi tahun lalu.
KPAD juga mencatat peningkatan kasus kekerasan non-seksual, seperti kekerasan fisik dan psikis.
Di posisi ketiga, persoalan hak asuh anak kembali muncul sebagai isu signifikan seiring tingginya angka perceraian di Kota Pontianak.
Banyak anak yang akhirnya tidak mendapatkan hak bertemu dengan salah satu orang tuanya atau tidak dinafkahi.
Sementara itu, tingginya angka putus sekolah di kalangan anak juga menjadi perhatian serius.
Niyah Nurniyati menyebut, sebagian besar anak yang terlibat dalam geng motor atau tindakan kriminal lainnya ternyata tidak lagi bersekolah.
“Anak putus sekolah juga lumayan banyak, ini berkaitan dengan anak tadi yang terlibat geng motor itu kan biasanya hampir 70 persen statusnya putus atau tidak sekolah lagi,” jelasnya.
Kondisi tersebut diperburuk dengan lemahnya pengawasan dan peran keluarga.
Baca juga: Anak Berkebutuhan Khusus di Pontianak Tewas Dianiaya Ayah Tiri, Polisi Ungkap Awal Kejanggalan
Anak-anak yang tidak bersekolah dan tidak memiliki kegiatan cenderung menghabiskan waktu bersama teman sebaya yang berujung pada perilaku menyimpang.
“Awalnya hanya berkumpul, senang-senang. Lalu ngide dari luar kan gini, dari media sosial. Jadi persoalan-persoalan ini sebenarnya saling berkaitan satu sama lain,” ujarnya.
Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi pergeseran tren. Tahun lalu perebutan hak asuh berada di posisi pertama, disusul ABH dan kekerasan seksual.
Tahun ini, ABH naik ke posisi pertama, kekerasan seksual naik ke posisi kedua, sementara perebutan hak asuh turun ke urutan ketiga.
- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp
!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!
Kota Pontianak
KPAD
Kota Layak Anak
Pontianak Kota Layak Anak
Pemkot
Kategori Pratama
Kategori Madya
Kategori Nindya
Ketua KPAD Kota Pontianak Niyah Nurniyati
Niyah Nurniyati
Komisi Perlindungan Anak Daerah
Fenomena Kulminasi Matahari, Wali Kota Pontianak Sebut Anugerah untuk Branding Kota Khatulistiwa |
![]() |
---|
Bupati Satono Temui Massa Rakyat Bersuara di Kantor DPRD Sambas |
![]() |
---|
Karhutla di Kalbar Berpotensi Meningkat, DPRD Suriansyah : Perlu Tingkatkan Kesiapsiagaan |
![]() |
---|
Wagub Kalbar Monitoring Pelaksanaan MBG di Kota Pontianak, Pastikan Kualitas dan Kuantitas Terjamin |
![]() |
---|
Pengawasan MBG di Kalbar Diperketat, Guru Wajib Cicipi Makanan Sebelum Dibagikan ke Siswa |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.