Periode 2020 Sampai 2024, 185 Ribu Hektar Lahan di Kalbar Terbakar, BPBD Siapkan Langkah Pencegahan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Kalimantan Barat mencatat total luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mencapai lebih dari 185 ribu hektare.

BPBD Kalbar mencatat bahwa pada tahun 2020 luas karhutla tercatat hanya 7.647 hektare, angka terendah selama lima tahun terakhir. Namun, tahun 2021 mengalami lonjakan menjadi 20.590 hektare, disusul peningkatan kecil pada 2022 sebesar 21.836 hektare.

Di 2023 menjadi titik kritis, dengan luas lahan terbakar melonjak drastis hingga 111.848 hektare.

Di 2024 menunjukkan penurunan signifikan dengan luas karhutla tercatat sementara di angka 24.154 hektare

Menyikapi situasi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat menyiapkan sejumlah rekomendasi untuk mencegah terulangnya bencana serupa di masa depan.

“Angka ini adalah alarm keras bagi kita semua. Tahun 2023 menunjukkan bagaimana karhutla bisa meluas dengan sangat cepat jika tidak dicegah sejak dini,” ungkap Daniel Ketua Satuan Tugas Informasi BPBD Kalimantan Barat, Kamis 22 Mei 2025.

• Kalbar Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Karhutla! Ini Tips Cegah Kebakaran Hutan dan Lahan

Menurut Daniel, rekomendasi utama mencakup penguatan sistem deteksi dini melalui teknologi satelit dan drone, peningkatan kapasitas personel BPBD, penyusunan rencana kontinjensi kebencanaan yang terintegrasi, serta edukasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam upaya pencegahan.

“Peningkatan ini sebenarnya sudah menjadi sinyal awal. Tapi yang terjadi di 2023 jauh melebihi ekspektasi. Kita dihadapkan pada lonjakan lima kali lipat lebih besar dari tahun sebelumnya,” jelas Daniel.

Meski begitu, BPBD mengingatkan bahwa data tahun berjalan masih bersifat sementara dan bisa berubah tergantung perkembangan musim kemarau dan aktivitas di lapangan

Untuk menekan risiko karhutla ke depan, BPBD Kalbar menekankan pentingnya pendekatan pencegahan berbasis data dan partisipatif. 

Salah satunya melalui pengembangan rencana kontinjensi yang didasarkan pada potensi risiko kebakaran per wilayah.

“Kami juga mendorong peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, aparat TNI/Polri, dan unsur masyarakat. Penanganan karhutla bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi seperti sistem pemantauan berbasis GIS (geographic information system) dan aplikasi pelaporan masyarakat juga tengah dikembangkan untuk mendukung deteksi dan respons yang lebih cepat.

Tak kalah penting, edukasi kepada masyarakat menjadi perhatian khusus, untuk itu BPBD aktif menggelar pelatihan dan sosialisasi di wilayah rawan karhutla untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan warga.

“Kami ingin masyarakat jadi garda terdepan dalam pencegahan karhutla. Kalau ada api kecil saja, mereka tahu harus lapor ke mana dan bagaimana merespons,” ujar Daniel.