PPDB Berubah Menjadi SPMB, Cek Syarat Usia Masuk SD SMP dan SMA Tahun 2025

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen resmi mengubah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB  mulai tahun 2025

Perubahan mekanisme tersebut juga mengubah Jalur zonasi yang kerap menjadi polemik pun diganti menjadi jalur domisili.

Selama ini Penerimaan siswa didik baru menjadi topik yang akan menarik perhatian masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun.

Karena alur mekanisme proses seleksi yang menyertai, mulai dari sistem zonasi hingga transparansi penerimaan kerap menjadi perbincangan publik.

Ini merupakan kebijakan baru pengganti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Meski konsep yang digunakan tak jauh beda dengan sistem lama PPDB, SPMB 2025 terdapat perbedaan utama.

• RESMI Aturan Baru Jalur Prestasi SPMB Kini Tak Lagi Pakai Rapor Per 1 Mei 2025

Alasan PPDB diganti Jadi SPMB

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa perubahan nama ini bertujuan menghapus kesalahpahaman masyarakat yang selama ini menganggap PPDB hanya berbasis zonasi.

“Kami ganti nama PPDB karena selama ini muncul pemahaman yang kurang tepat, seolah-olah penerimaan murid hanya berdasarkan zonasi,” ujar Abdul Mu’ti, dikutip dari Kompas.com pada Kamis 30 Januari 2025.

SPMB 2025 akan memiliki empat jalur penerimaan, yaitu:

• Jalur Domisili (pengganti jalur zonasi)
• Jalur Afirmasi
• Jalur Mutasi
• Jalur Prestasi

Dengan sistem baru ini, diharapkan proses penerimaan siswa menjadi lebih inklusif, transparan, dan mempertimbangkan berbagai latar belakang calon peserta didik.

Hasil Evaluasi Sejak 2017 - 2024

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen), Gogot Suharwoto, menyampaikan bahwa transformasi ini merupakan hasil evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan PPDB sejak 2017 hingga 2024.

Data menunjukkan masih adanya penyimpangan dalam proses seleksi, penurunan jumlah sekolah unggulan, serta ketimpangan persepsi terhadap sekolah negeri dan swasta.

“Kita harapkan bisa selesaikan semua itu, tetapi tetap kita perlu melakukan mitigasi sedini mungkin sehingga potensi-potensi penyimpangan, seperti proses seleksi yang tidak akuntabel, tidak transparan, ataupun tidak patuh terhadap peraturan yang sudah kita sepakati,” ujar Gogot Suharwoto, di Jakarta, dilansir dari rilis Kemendikdasmen.