Menteri Hanif Sebut Kesiapsiagaan Karhutla di Kalbar Jadi Kunci Ketahanan Pangan Nasional

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq melakukan kunjungan kerja di Provinsi Kalimantan Barat, pada kesempatan ini, ia mengatakan bawah kesiapsiagaan semua pihak dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi satu hal yang penting.

Untuk itu, menurutnya kolaborasi antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat wajib bersinergi secara tanggap dan sigap. 

Ia mengatakan wilayah yang rawan harus dipantau dan ditangani sebelum terjadi kebakaran. 

Kalimantan Barat salah satu provinsi yang memiliki tingkat kerawanan yang sangat tinggi. 

“Kesiapsiagaan menjadi kunci dalam menjaga program ketahanan pangan nasional. Ancaman kebakaran bisa mengganggu produktivitas pangan dan energi secara luas. Semua elemen harus ambil bagian dalam upaya pencegahan bersama,” katanya kepada tribunpontianak.co.id, Sabtu 17 Mei 2025.

Ia menegarkan, terutama kepada perusahaan yang beroperasi dalam Hak Guna Usaha (HGU). 

• Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisol Nurofiq Apresiasi Galeri Hasil Hutan di Kalbar

Di mana menurut data 2015 hingga 2024 menunjukkan 79 areal HGU pernah terbakar. 

Luas total kebakaran mencapai sekitar 42.476 hektare. Beberapa lokasi mengalami kebakaran berulang tanpa penanganan tuntas.

“Ini mengindikasikan lemahnya upaya pencegahan oleh pelaku usaha. Kementerian meminta perusahaan aktif mencegah, bukan sekadar menanggulangi api,” ujarnya.

Di Kalimantan Barat sendiri, kebakaran sering terjadi di lahan gambut saat musim kemarau. 

Faktor utama penyebab kebakaran antara lain penyiapan lahan pertanian. 

Kondisi lahan tidur dan lahan konflik memperparah penyebaran api. 

Sumber kebakaran bisa berasal dari lokasi open access yang tidak dijaga. 

Bahkan, menurutnya penanggulangan awal sering lambat akibat minim Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana. 

Ketidaksiapan lapangan pun dapat membuat api cepat menyebar dan meluas.

BMKG memprediksi kemarau akan mulai terjadi pada Juni mendatang. 

Wilayah Sumatera dan Kalimantan Barat masuk dalam zona waspada dini. 

Untuk itu, pemerintah meminta semua pihak menyusun rencana antisipasi terkoordinasi. 

Modifikasi cuaca dan patroli darat harus dilakukan sejak dini. 

Sistem deteksi dini dan pelaporan harus difungsikan optimal dan cepat. 

“Kesiapan alat dan air pemadam wajib disiapkan sejak sekarang. Seluruh daerah rawan wajib mengaktifkan posko siaga terpadu,” tegasnya.

Tak hanya itu, Kementerian juga meminta semua perusahaan lengkapi sistem tanggap darurat internal. 

Mulai dari regu pemadam, alat pemadam, hingga komunikasi lapangan. 

Perusahaan juga diminta mendukung operasi pemadaman lintas wilayah. 
Patroli gabungan dan simulasi harus rutin dilakukan secara berkala. 

“Perusahaan harus memiliki peta kerawanan dan SOP mitigasi jelas. Kesiapsiagaan ini bukan sekadar kewajiban, tapi tanggung jawab moral. Semua perusahaan diminta laporkan progres kesiapan kepada pemerintah,” ungkapnya.

Masih menurutnya, ketahanan pangan dan energi bergantung pada stabilitas lahan produktif. 

Kebakaran bisa mengancam suplai pangan, bioenergi, dan ekosistem. 

Ia menyebut, pemerintah tidak akan kompromi terhadap pelanggaran pembakaran lahan. 

Penegakan hukum akan ditingkatkan kepada pelaku yang terbukti lalai. 

Masyarakat sekitar perusahaan juga harus dilibatkan secara aktif. Gotong royong menjadi kunci utama menjaga bumi dari api.

Menteri Hanif menutup dengan pesan penting kepada seluruh pihak. 

"Jangan menunggu api datang baru kita bergerak cepat, semua komponen bangsa harus bersatu cegah kebakaran sedini mungkin. Ketahanan pangan dan energi butuh lahan yang tetap aman,” tutupnya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!