Pemkot Pontianak Susun RKPD 2026 dengan Partisipasi Masyarakat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berkomitmen menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dengan melibatkan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menekankan bahwa pembangunan kota harus adaptif, berbasis solusi, dan selaras dengan kebutuhan warga.

“Saat ini kita menghadapi tantangan seperti genangan akibat hujan dan rob, kebakaran lahan saat kemarau, serta intrusi air laut yang memengaruhi kualitas air PDAM. Selain itu, pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang pesat menuntut perencanaan yang matang,” ujar Edi dalam Forum Lintas Perangkat Daerah di Aula SSA Kantor Wali Kota Pontianak, Selasa 25 Maret 2025.

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah keterbatasan lahan, termasuk untuk pemakaman. 

Pemkot Pontianak telah mengambil langkah dengan melakukan pembebasan lahan guna memenuhi kebutuhan tersebut.

Edi menekankan pentingnya keselarasan persepsi antara pemerintah dan masyarakat agar kebijakan dapat diterapkan dengan optimal. 

• PT Pelni Pontianak Siapkan Armada dan Layanan Prima Jelang Arus Mudik Lebaran 2025

“Jika persepsi tidak sama, bisa muncul hambatan dalam pelaksanaannya,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa kebijakan pembangunan di Pontianak mengikuti program prioritas nasional seperti Asta Cita Presiden, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan eliminasi tuberkulosis (zero TBC). 

Pemkot melakukan refocusing anggaran agar selaras dengan arahan pusat.

“Pembangunan infrastruktur harus seimbang dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Kita ingin infrastruktur yang baik, tetapi masyarakat juga butuh fresh money agar daya beli tetap terjaga dan ekonomi terus tumbuh,” tambahnya.

Hasil forum ini akan menjadi dasar dalam menentukan program prioritas 2026 dan proyek multiyears, termasuk pembangunan waterfront dari Gang Kamboja hingga H. Mursyid, yang ditargetkan dapat mencapai batas kota di kedua sisi Sungai Kapuas.

Plt Kepala BAPPERIDA Pontianak, Sidig Handanu, menjelaskan ada empat indikator utama dalam mewujudkan visi Pontianak Maju, Sejahtera, Berwawasan Lingkungan yang Humanis, yakni Indeks Pembangunan Manusia, pendapatan per kapita, angka kemiskinan, dan indeks keberlanjutan.

“Jika target dalam indikator tersebut tercapai pada 2030, maka visi pembangunan Pontianak dapat terwujud,” katanya.

Berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan, terdapat 377 usulan masyarakat di bidang infrastruktur, 252 usulan di bidang pembangunan manusia, dan 307 usulan terkait ekonomi dan sumber daya alam.

“Dalam pagu indikatif 2026, kami menambahkan anggaran untuk mendukung usulan Musrenbang agar perangkat daerah dapat mengakomodir lebih banyak kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!