DPRD Kota Pontianak
Wakil Ketua DPRD Bebby Sebut Penerapan Aturan Terkait Layangan Belum Maksimal di Kota Pontianak
"Kalau sudah seperti ini siapa yang harus bertanggung jawab? Pemerintah kah? Atau pelaku kah? Ini kan terkadang pelakunya aja susah untuk kita ketahui
Penulis: Ferlianus Tedi Yahya | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Seorang balita berusia 2 tahun harus menjalani operasi usai terkena tali layang-layang. Kejadian ini terjadi di sekitar Jalan Paralel, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, pada Sabtu 8 Maret 2025, sore.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa mengatakan bahwa pihaknya juga sudah melakukan silaturahmi bersama pihak PLN dan Satpol PP terkait tali layang yang cukup meresahkan tersebut.
Kemudian, menurutnya selain dapat merugikan investasi yang ada di Kota Pontianak, tali layangan ini juga dapat merugikan masyarakat Kota Pontianak.
Bebby juga menyayangkan atas kasus yang belum lama ini terjadi kepada salah seorang balita berusia 2 tahun di Kecamatan Pontianak Timur.
"Kalau sudah seperti ini siapa yang harus bertanggung jawab? Pemerintah kah? Atau pelaku kah? Ini kan terkadang pelakunya aja susah untuk kita ketahui siapa," ungkapnya.
• BREAKING NEWS - Balita di Pontianak Harus Operasi Akibat Terkena Tali Layang-layang
Ia juga berharap, kepada semua pihak yang sering bermain layang-layang ini untuk mempunyai empati dan rasa keperdulian.
"Mohon lah. Hobi boleh tapi tolong kita menjaga masyarakat agar aman dan nyaman," ungkapnya.
Selain itu, menanggapi peraturan daerah terkait layang-layang ini menurutnya perlu diterapkan lebih lagi.
"Saya rasa hukuman memang harus diterapkan. Selama ini kan Satpol PP juga mengatakan selalu melakukan razia dan segala macam. Namun kalau kasusnya ini masih ada, artinya kan belum maksimal," ucap Bebby.
Ia juga meminta agar pihak terkait untuk tidak berpuas diri dengan kinerjanya selama ini.
"Mohon maaf sekali, Pemerintah Kota Pontianak ini selalu merasa puas, sudah merasa maksimal. Padahal kalau ada kejadian berarti tidak maksimal, kan gitu," tegasnya.
"Inilah yang saya rasa perlu dikoreksi dan harus ada teguran secara tersirat. Harusnya ini bisa menjadi pelajaran bahwa belum maksimal apa yang dilakukan Pemerintah Pontianak dalam hal ini Satpol PP, dalam menerapkan aturan yang ada di Kota Pontianak," pungkasnya. (*)
- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp
!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!
Wakil Ketua DPRD
Bebby Nailufa
DPRD Kota Pontianak
Kota Pontianak
Pontianak
Kalimantan Barat
Kalbar
Senin 10 Maret 2025
DPRD Soroti Revitalisasi SDN 17 Pontianak Kota, Minta Perhatian untuk Fasilitas Sekolah Lain |
![]() |
---|
DPRD Kota Pontianak Ragukan Data Kemiskinan BPS |
![]() |
---|
Komisi IV DPRD Kota Pontianak, Mansyur : Keselamatan Pasien Lebih Utama daripada Administrasi |
![]() |
---|
DPRD Pontianak Dukung Kebijakan Pemkot Pengelolaan Sampah pada Bidang Jasa Makanan dan Minuman |
![]() |
---|
Ketua DPRD Pontianak Desak Pengusaha Tak Lagi Gunakan Gas Subsidi 3 Kg |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.