DPRD Kota Pontianak

Beras SPHP Tak Sesuai Timbangan Wakil Ketua DPRD Pontianak Bebby Nailufa Imbau Konsumen Lebih Teliti

"Ya mungkin mulai sulit dicari tapi peminatnya banyak, sehingga oknum pedagang nakal mencari cara agar dapat menjual beras ini," katanya kepada tribun

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/WIDAD ARDINA
BERAS SPHP - Beras SPHP yang dibeli oleh salah satu warga, menuturkan kualitas beras dinilai memiliki tekstur nasi yang terlalu lembut dan warna yang agak kecoklatan setelah dimasak. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Viral di media sosial seorang warga menceritakan keluhannya terkait beras SPHP yang ia beli diwarung lantaran adanya dugaan ketidaksesuaian timbangan, belum lama ini.

Diketahui, berat dari kemasan beras SPHP tersebut seharusnya 5 kg, namun dalam video viral tersebut warga yang saat itu membelinya di warung mengatakan, beras yang ia beli hanya 4,7 kg saja.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Pontianak, Bebby Nailufa mengatakan beras SPHP sudah dihentikan sementara untuk penyalurannya pertanggal 7 Februari 2025 lalu. 

Untuk itu, ia menduga hal ini menjadi celah bagi pedagang-pedagang nakal yang inggin memanfaatkan situasi tertentu.

"Ya mungkin mulai sulit dicari tapi peminatnya banyak, sehingga oknum pedagang nakal mencari cara agar dapat menjual beras ini," katanya kepada tribunpontianak.co.id, Jumat 21 Februari 2025.

Tanggapi Dugaan Beras SPHP Tak Sesuai Timbangan, Kadis Ketahanan Pangan Kalbar Imbau Warga Waspada

Ia juga menduga, bisa saja beras yang di jual tersebut hanya karungnya saja yang digunakan, tapi isinya bukan beras SPHP demi mengambil keuntungan dengan cara mengurangi berat seharusnya.

"Jadi, kita selaku konsumen harus lebih jeli dan teliti lagi saat membeli," ungkapnya.

Bebby juga mengucapkan terimakasihnya kepada warga yang telah memviralkan dugaan ini.

"Kalau bisa kita tahu tempatnya, supaya pedagang ini dapat dihakimi secara norma sosial oleh masyarakat," ujarnya.

"Jadi, kita lihat bahwa tidak ada keteledoran dari pihak bulog dalam hal ini. Hanya saja hal-hal seperti ini selalu dimanfaatkan untuk yang sifatnya subsidi," tambahnya.

Untuk itu, ia menyebut pihak terkait harus mampu mensiasati agar hal-hal semacam ini tidak terjadi dan siap mengawal kebijakan pemerintah termasuk mengawal hal-hal oknum yang suka memanfaatkan kesempatan seperti ini. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved