RESMI Pemerintah Tunda Kenaikan Tarif PPN 12 Persen

Alasan penerapan PPN 12 persen hampir pasti diundur Luhut menjelaskan, opsi mundurnya penerapan PPN 12 persen terbuka seiring rencana pemerintah untuk memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat kelas menengah.

Menurut dia, sebelum tarif PPN resmi naik, pemerintah perlu memberikan insentif kepada kelas menengah untuk menjaga daya belinya.

"Supaya jangan sampai (kelas menengah) jatuh," kata dia.

Oleh karena itu, kebijakan kenaikan tarif PPN yang seharusnya mulai dilaksanakan pada awal tahun depan berpotensi mundur agar pemerintah dapat menyalurkan bansos.

Saat ini, pemerintah masih melakukan pendalaman terkait pelaksanaan pemberian bansos, termasuk pendataan masyarakat kelas menengah yang akan menerima bantuan.

Terkait dengan rencana pemberian bansos tersebut, Luhut memastikan, pemerintah memiliki anggaran yang cukup dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini.

"Di APBN cukup banyak (anggaran), kita penerimaan pajak bagus kok, saya kira masih ada berapa ratus triliun yang bisa digunakan," ucapnya.

Adapun berkenaan dengan penerapan kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen, pemerintah mengaku akan kembali mengadakan rapat.

"Kita enggak tahu (kenaikan PPN dilakukan 1 Januari 2025), nanti rapat masih ada lagi," ujarnya.

Rencana bansos untuk kelas menengah

Diberitakan Kompas.com, Rabu, pemerintah tengah mempertimbangkan bansos untuk kelas menengah imbas kenaikan PPN menjadi 12 persen.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan, kategori kelas menengah dan rentan miskin perlu diwaspadai. Untuk itu, mereka perlu diberikan "bantalan" agar tidak terdampak kenaikan PPN.

"Nah, soal jenis dan polanya, misalnya, keringanan-keringanan yang harus diberikan. On-going process," kata Muhaimin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024).

Senada, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan, pemberian bansos untuk kelas menengah ini akan dilihat terlebih dahulu.

• RESMI PPN Naik Jadi 12 Persen Tahun 2025, Ini Dampaknya bagi Masyarakat hingga Pelaku Usaha

Gus Ipul, sapaan akrabnya, hanya memastikan, data tunggal penerima bansos yang saat ini tengah disebut pemerintah, harus diselesaikan terlebih dahulu.

"Sekarang yang penting dipastikan datanya dulu, kalau datanya sudah clear nanti untuk apa saja. Itu dulu, kalau saya itu dulu lah. Belum, belum sampai ke sana (ada wacana bansos untuk kelas menengah)," pungkasnya.

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!