Antisipasi Kerawanan Pungut Hitung, Bawaslu Sambas Catat 17 TPS di Sambas Rawan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sambas memetakan potensi kerawanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan Pilkada  2024 untuk mengantisipasi gangguan dan hambatan di TPS pada hari pemungutan suara, Selasa 26 November 2024.

Hasilnya, terdapat 17 indikator TPS rawan yang terjadi dan perlu antisipasi. Pemetaan kerawanan tersebut diambil dari 195 desa dari 19 kecamatan yang melaporkan kerawanan TPS di wilayah. 

Ketua Bawaslu Kabupaten Sambas Yesi Mayasanti menjelaskan, pengambilan TPS rawan dilaksanakan selama 6 hari dimulai pada 10 sampai dengan 15 November 2024.

Lanjut Yesi menjelaskan variabel dan indikator potensi TPS rawan adalah, pertama, penggunaan hak pilih. 

"Mulai DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, potensi DPK, penyelenggaraan pemilihan di luar domisili, pemilih disabilitas terdaftar di DPT dan riwayat PSU," ungkapnya. 

Yesi menambahkan, kedua terkait keamanan meliputi riwayat kekerasan, intimidasi dan penolakan penyelenggaraan pemungutan suara. 

"Ketiga, politik uang. Keempat, politisasi SARA, kelima, netralitas penyelenggara pemilihan, ASN, TNI, Polri, kepala desa atau perangkat desa," ujarnya.

Keenam, imbuh dia, terkait logistik riwayat kerusakan, kekurangan atau kelebihan dan keterlambatan. 

Baca juga: Petani Desa Sendoyan Terima Bantuan 100 Ribu Bibit Kopi Liberika dari BPTP Pontianak

"Ketujuh, lokasi TPS sulit dijangkau, rawan konflik, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan, pabrik, pertambangan, dekat dengan rumah paslon, posko tim kampanye, atau lokasi khusus. Kedelapan, jaringan listrik dan internet," katanya.

Lebih lanjut, Yesi mengungkapkan, hasil pemetaan sebagai berikut. 

1. TPS yang terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat (meninggal dunia, alih status menjadi TNI/Polri) berjumlah 167.

2. TPS yang terdapat Pemilih Pindahan (DPTb), berjumlah 115. Ketiga TPS yang terdapat potensi pemilih memenuhi syarat namun tidak terdaftar di DPT (potensi) DPK, berjumlah 11.

3. TPS yang terdapat KPPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS
tempatnya bertugas, berjumlah 88. TPS yang memiliki riwayat kekerasan di TPS, berjumlah 5.

6. TPS yang memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak
tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat Pemilu,
berjumlah 6.

7. TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca), berjumlah 8.