Serap Aspirasi Rakyat Maria Goreti Raker dengan PPK Sengah Temila dan Bawaslu Landak 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Pengawasan pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pilkada menjadi salah satu agenda prioritas reses anggota Komite I DPD RI pada tahun sidang 2024-2025. 

Maria Goreti melakukan rapat kerja dengan sejumlah stakeholder Pilkada Serentak 2024 di Kalimantan Barat. 

Di Kabupaten Landak, Maria Goreti menggelar rapat kerja dengan PPK Sengah Temila Kamis 14 November 2024 dan Bawaslu Landak Jumat 15 November 2024. 

Senator yang masuk periode kelimanya mewakili Kalimantan Barat itu menyerap informasi dan aspirasi terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

“Kami ditugaskan oleh lembaga untuk menyerap informasi dan aspirasi di daerah. Khususnya pada kegiatan reses kali ini, salah satu yang menjadi agenda prioritas adalah pengawasan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Informasi-informasi dan aspirasi-aspirasi yang kami dapatkan akan kami bawa ke sidang-sidang di DPD untuk diagregasi secara nasional, yang akan menjadi bahan untuk melakukan evaluasi UU Pilkada. Dengan cara ini kita ingin menghasilkan sistem penyelenggaraan Pilkada yang lebih sempurna ke depannya,” papar Maria Goreti.

Menurut Maria, Pilkada di Landak perlu mendapat perhatian serius karena persaingan antar kubu kedua paslon cukup tajam.

“Secara teori, jika hanya ada dua paslon yang bertarung secara head to head, persaingan cenderung akan sangat tajam. Pembelahan di masyarakat cenderung menghasilkan gesekan-gesekan yang sengit. Oleh karena itu pihak penyelenggara harus benar-benar tegak lurus pada aturan untuk tidak terseret ke dalam konflik kepentingan, tetapi berdiri tegak sebagai wasit yang adil. Dengan begitu para penyelenggara di semua levelnya bisa menghadirkan pilkada yang berkualitas dengan hasil yang kredibel,” papar Maria.

Bawaslu Landak membenarkan bahwa persaingan secara head to head yang terjadi dalam Pilkada Landak 2024 kali ini memang sangat tajam, terutama di media sosial.

“Pada Pilkada Landak kali ini sangat marak kampanye hitam di media sosial, khususnya di Tiktok. Banyak akun liar dari kedua kubu pendukung saling serang. Bawaslu tidak dapat melakukan penertiban terhadap akun-akun liar yang tidak terdaftar sebagai akun resmi tim kampanye. Seandainya kami dibekali dengan teknologi untuk bisa melakukan take down terhadap akun-akun liar itu, tentu akan lebih mudah kita menertibkan akun-akun liar itu,” ungkap Barto Agato Dirgo, ketua Bawaslu Landak. 

Kepada Maria Goreti, Barto juga mengatakan bahwa sangat terbatasnya waktu yang diberikan kepada Bawaslu untuk mengusut dan mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat membuat tidak semua laporan dapat ditangani dengan baik.

“Kami hanya diberi waktu 3 hari untuk melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti terhadap kasus-kasus pelanggaran sejak kasus itu dilaporkan oleh masyarakat. Kalau ada kasus yang seakan-akan kami abaikan sebenarnya karena lebih pada tidak cukupnya waktu bagi kami untuk mengungkap dan mengumpulkan alat-alat bukti,” papar Barto.

Barto juga mengungkapkan adanya warga dalam satu dusun sepakat untuk tidak akan mencoblos atau golput. 

Terhadap fenomena itu menurut Barto Bawaslu tidak bisa melakukan penindakan. 

Aparat juga tidak boleh melakukan intimidasi memaksa masyarakat untuk memilih. 

Memilih bukan kewajiban, melainkan hak.