Debat Pilkada Kalbar 2024, Muda - Jakius Jabarkan Beberapa Pertanyaan di Debat Publik Pertama

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBURAYA - Debat Publik Pertama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar tahun 2024, digelar di Qubu Resort, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Rabu 23 Oktober 2024, pukul 18.30 WIB - Selesai.

Pada debat ini, pasangan Muda Mahendrawan - Jakius Sinyor menanggapi jawaban soal Kebijakan Sumber Daya Alam Untuk Kesejahteraan Masyarakat dengan pertanyaan langkah kongkrit apa yang akan diambil untuk mendorong kerjasama dengan pemerintah pusat dan sektor swasta dalam upaya hilirisasi dan pengembangan industri di Kalimantan Barat.

"Harus selalu meningkat keseimbangan dengan kawasan hutan dan harus diharmonisasikan, juga kepada melibatkan semua kampus maupun seluruh masyarakat sipil," kata Muda.

Kemudian membahas program BPJS Kesehatan yang masih dihadapkan dengan banyaknya tantangan seperti layanan yang belum merata, juga bantuan masih minim.

Dengan ini, Muda menjawab persoalan layanan BPJS Kesehatan ini harus dijamin terlebih dahulu dengan wujud dan menjadi yang utama.

Baca juga: Debat Pilkada Kalbar 2024, Muda-Jakius Sampaikan Visi Misi Dimulai dari Rumah Tangga Hidup Layak

"Menurut data yang ada kami merespon layanan kesehatan ini harus betul-betul totalitas, minimal 98 persen. Pada prinsipnya yang kita kejar harus dilakukan dengan manajemen rumahsakit yang tidak berbiaya dan kesejahteraan pekerjanya juga," ucapnya.

Kemudian membahas tentang peningkatan kualitas SDM yang unggul melalui pendidikan dan pelatihan.

Muda menjawab, bagaimana selama ini masih belum terkoordinasi. Oleh karena itu langkah-langkah harus dilakukan dengan konkrit sebagai upaya untuk memperkuat seluruh kabupaten/kota.

"Ini bisa diperkuat dengan langkah intervensi, kebijakan anggaran dengan bantuan keuangan yang langsung mendarat kepada hal-hal yang memang dirasakan langsung," katanya.

Ia memberikan contohnya seperti pada bidang kesehatan, merupakan salah satu bidang yang paling signifikan mempengaruhi IPM.

"Seperti stunting itu kalau kita cari, mungkin tidak ada anggaran pemerintah provinsi selama ini yang ada di tingkat bawah," katanya.

Menurutnya, yang menentukan peningkatan IPM itu dapat dilakukan melalui masyarakat di tingkat bawah, di seluruh penjuru desa sebagai contoh misalnya kepada penguatan gizi seperti dibawah juga tidak ada bantu keuangan untuk insentif power dan sebagainya.

"Itu juga tidak ada insentif kepada tenaga di Posyandu, padahal mereka yang sangat menentukan, bergerak dan bekerja berjuang. Oleh karena itu langkah-langkah ke depan termasuk bantuan kepada Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas itu harus diperkuat," jelasnya.

Menurutnya lagi, untuk peningkatan kualitas tenaga-tenaga kesehatan bisa langsung dengan memperkuat ekonominya, bersama langkah-langkah kepada ekonomi rumah tangga yang ada di seluruh desa dengan bantuan keuangan.

Di sisi lain, Jakius juga mendapatkan kesempatan untuk menjawab beberapa pertanyaan seperti salah satu hambatan UMKM adalah akses terbatas modal dan pendanaan. Sebagian besar mengandalkan pinjaman non formal.

"Kami sebagai pemerintah daerah perlu melakukan kerjasama dengan lembaga lokal seperti perbankan supaya akses modal ini bisa diberikan kemudahan agar UMKM bisa berjalan dengan baik kemudian padar modal dan juga perizinan," katanya.

Dari legalitas ini ia yakin, UMKM yang ada di Kalbar dapat terbantukan terutama kepada bantuan sarana dan prasarana pada pelaku ekonomi yang ada UMKM di Kalbar.

"Kita akan bekerjasama dengan pelaku modal supaya UMKM ini bisa punya modal dan bisa berkembang. Dengan kerjasama ini kami kira bisa meningkatkan UMKM dan mengurangi pengangguran yang ada," ujarnya.

Menurutnya, permodalan juga perlu dilibatkan baik pemerintah maupun swasta termasuk juga pelaku dari pada kegiatan ini bisa dipadukan dengan legalitas, kemudian kewenangan gubernur.

Kemudian soal ketahanan pangan dan kemandirian pangan. Kerawanan pangan masih menjadi persoalan. Walaupun ketersediaan pangan masih surplus.

Untuk itu, muda menjelaskan langkah kongkrit dan kebijakan strategis yang akan dilakukan terhadap ketahanan pangan dan kemandirian pangan dalam program Indonesia Emas 2045 dengan peningkatan bidang pertanian.

"Kalbar ini perlu ditingkatkan produksi ketahanan pangan melalui padi, kemudian lahan pertanian ini perlu kita pertahankan jadi yang tadinya 1 kali bisa menjadi 3 kali panen dan salah satunya meningkatkan SDM untuk ketahanan pangan," ungkap Jakius. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!