Debat Pilkada Kalbar 2024, Muda - Jakius Jabarkan Beberapa Pertanyaan di Debat Publik Pertama

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBURAYA - Debat Publik Pertama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar tahun 2024, digelar di Qubu Resort, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Rabu 23 Oktober 2024, pukul 18.30 WIB - Selesai.

Pada debat ini, pasangan Muda Mahendrawan - Jakius Sinyor menanggapi jawaban soal Kebijakan Sumber Daya Alam Untuk Kesejahteraan Masyarakat dengan pertanyaan langkah kongkrit apa yang akan diambil untuk mendorong kerjasama dengan pemerintah pusat dan sektor swasta dalam upaya hilirisasi dan pengembangan industri di Kalimantan Barat.

"Harus selalu meningkat keseimbangan dengan kawasan hutan dan harus diharmonisasikan, juga kepada melibatkan semua kampus maupun seluruh masyarakat sipil," kata Muda.

Kemudian membahas program BPJS Kesehatan yang masih dihadapkan dengan banyaknya tantangan seperti layanan yang belum merata, juga bantuan masih minim.

Dengan ini, Muda menjawab persoalan layanan BPJS Kesehatan ini harus dijamin terlebih dahulu dengan wujud dan menjadi yang utama.

Baca juga: Debat Pilkada Kalbar 2024, Muda-Jakius Sampaikan Visi Misi Dimulai dari Rumah Tangga Hidup Layak

"Menurut data yang ada kami merespon layanan kesehatan ini harus betul-betul totalitas, minimal 98 persen. Pada prinsipnya yang kita kejar harus dilakukan dengan manajemen rumahsakit yang tidak berbiaya dan kesejahteraan pekerjanya juga," ucapnya.

Kemudian membahas tentang peningkatan kualitas SDM yang unggul melalui pendidikan dan pelatihan.

Muda menjawab, bagaimana selama ini masih belum terkoordinasi. Oleh karena itu langkah-langkah harus dilakukan dengan konkrit sebagai upaya untuk memperkuat seluruh kabupaten/kota.

"Ini bisa diperkuat dengan langkah intervensi, kebijakan anggaran dengan bantuan keuangan yang langsung mendarat kepada hal-hal yang memang dirasakan langsung," katanya.

Ia memberikan contohnya seperti pada bidang kesehatan, merupakan salah satu bidang yang paling signifikan mempengaruhi IPM.

"Seperti stunting itu kalau kita cari, mungkin tidak ada anggaran pemerintah provinsi selama ini yang ada di tingkat bawah," katanya.

Menurutnya, yang menentukan peningkatan IPM itu dapat dilakukan melalui masyarakat di tingkat bawah, di seluruh penjuru desa sebagai contoh misalnya kepada penguatan gizi seperti dibawah juga tidak ada bantu keuangan untuk insentif power dan sebagainya.

"Itu juga tidak ada insentif kepada tenaga di Posyandu, padahal mereka yang sangat menentukan, bergerak dan bekerja berjuang. Oleh karena itu langkah-langkah ke depan termasuk bantuan kepada Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas itu harus diperkuat," jelasnya.

Menurutnya lagi, untuk peningkatan kualitas tenaga-tenaga kesehatan bisa langsung dengan memperkuat ekonominya, bersama langkah-langkah kepada ekonomi rumah tangga yang ada di seluruh desa dengan bantuan keuangan.

Di sisi lain, Jakius juga mendapatkan kesempatan untuk menjawab beberapa pertanyaan seperti salah satu hambatan UMKM adalah akses terbatas modal dan pendanaan. Sebagian besar mengandalkan pinjaman non formal.