Debat Publik Pilgub Kalbar 2024, Pengamat Pendidikan Sorot Isu yang Harus Jadi Prioritas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat akan menggelar Debat Publik pertama untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar tahun 2024, yang akan dilaksanakan pukul 18.30 WIB, di Qubu Resort, Kabupaten Kubu Raya, Rabu 23 Oktober 2024.

Adapun tema dalam Debat Publik Pertama ini adalah, Meningkatkan Kesehateraan Masyarakat, Sumber Daya Manusia Unggul dan Menciptakan Inovasi untuk kemajuan daerah.

Dengan subtema, yakni pertama Kebijakan pengelolaan Sumber Daya Alam untuk kesejahteraan masyarakat.

Kedua, perlindungan jaminan sosial,dan kesehatan masyarakat yang menyeluruh dan terpadu, yang ketiga, yakni peningkatan mutu dan layanan Pendidikan Formal dan Non Formal. Lalu, keempat yakni  Peningkatan Kualitas SDM yang unggul melalui pendidikan dan pelatihan.

Kelima, yakni Inovasi untuk pemberdayaan UMKM, dan yang keenam adalah Kebijakan Pemda mewujudkan Generasi Indonesia Emas 2045.

Baca juga: Jelang Debat Perdana Pilgub Kalbar 2024, Gema Harap para Cagub Berikan Harapan Realistis 

Tanggapan  Pengamat Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, Suherdiyanto terhadap tema dan subtema yang menjadi fokus dalam Debat Publik Pasangan Cagub dan Cawagub Kalbar.

Terkait inovasi kemajuan daerah tentunya Cagub dan Cawagub Kalbar, dikatakannya harus punya visi bagaimana untuk mengembangkan dan terus meningkatkan indeks inovasi daerah.

“Kalau kita melihat perkembangannya , Kalbar pada tahun 2017 pernah berada di posisi urutan ketiga yang akhirnya berkembang ke urutan 13 , dan terus berupaya untuk meningkatkan Indeks Inovasi Daerah . Sehingga diatas skor 65-70 , sehingga menjadi lebih inovatif,”ujarnya.

Tentunya, mengenai hal ini masih menjadi PR bagi Cagub dan Cawagub Kalbar kedepannya, karena pengembangan yang dilakukan seyogyanya harus fokus pada pelayanan kepada masyarakat. 

“Dan sangat teknis seperti pelayanan dibidang kesehatan, pendidikan dan pendudukan dan pencatatan sipil, bahkan pelayanan pendapatan daerah,”jelasnya.

Tentu itu semua, dikatakannya menjadi isu yang sangat penting untuk pengembangan inovasi daerah. Sehingga harus ada solusi dan alternatif bagaimana gubernur sebagai kepala daerah bisa memberikan motivasi kepada seluruh OPD dan jajarannya , untuk terus meningkatkan inovasi.

Dikatakannya bahwa inovasi ini tidak sebatas diatas kertas dan hanya untuk mengejar peringkat indeks inovasi daerah, tapi bagaimana kebermanfaatan inovasi itu dibuat untuk kebaikan dan untuk layanan efisien dan efektif bagi masyarakat Kalbar.

Selain itu, ia juga menyampaikan berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia di Kalimantan Barat.

“Ini kita lihat dari dua aspek , yakni aspek pendidikan dan kesehatan,” ucapnya.

Yang pertama dilihat dari aspek pendidikan, kalau melihat IPM Kalbar artinya Kalbar masih diposisi 70,47 poin pada tahun 2023. Dan angka ini meningkat 0,76 poin (1,09 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 69,71. Walaupun demikian Kalbar masih diurutan bawah berkaitan IPM. 

“Ini tentunya bukan pekerjaan yang mudah dan gubernur harus ada target untuk menaikan IPM ini. Sehingga bisa mencapai kenaikan diatas 1-1,5 poin. Sehingga dalam lima tahun kedepan IPM Kalbar sudah mencapai 7 poin,” ujarnya.

Lalu berkaitan dengan angka harapan hidup yang pada tahun 2023, berada di angka 73,71,  diharapkan juga angka harapan hidup bisa diangka 74-75. Kemudian angka harapan sekolah rata-rata di Kalbar baru diangka 12,67 tahun atau 12 tahun artinya baru lulus dari SMA.  Kemudian rata-rata lama sekolah baru 7 tahun artinya baru lulus SD masuk ke SMP. 

“Jadi angka harapan lama sekolah yang menjadi betul-betul prioritas program dibidang pendidikan. Mungkin dari cagub dan cawagub Kalbar sudah punya visi-misi bagaimana meningkatkan rata-rata lama sekolah di Kalbar,” jelasnya.

“Ini sangat penting untuk meningkatkan dari pada SDM di Kalbar. Jadi tidak semata -mata pada pendidikan formal saja, dan pendidikan non formal harus dikuatkan juga. Artinya tidak hanya disekolah formal, di negeri dan swasta saja,” tambahnya.

Ia mengatakan bahwa masih melihat ada pos- pos anggaran, masih cenderung ada sekolah swasta yang tidak dapat sharring atau bantuan yang sangat siginifikan. Tentu ini menjadi catatan kedepan, bahwa Gubernur  juga harus memprioritaskan dan memberikan kontribusi bantuan sesuai kemampuan daerah untuk perkembangan sekolah swasta.

“Bagaimanapun sekolah swasta ini berkontribusi terhadap peningkayan SDM yang ada di Kalbar,”ucapnya

Berikutnya terkait dibidang kesehatan. Dikatakannya dari data BPS tahun 2023 bahwa angka harapan hidup di Kalbar  73 tahun , ada peningkatan dari 70 ke 73 dan ini diakuinya sudah cukup baik. 

Dari sektor kesehatan, juga  ada beberapa hal yang menjadi isu prioritas seperti penangansn stunting yang hari ini sedang berjalan.

“Ini juga menjadi prioritas pusat, dan tentu harus selaras dengan apa yang harus dilakukan oleh pemda. Jadi program pusat harus sinkron dengan di daerah,” ujarnya.

Ia menekankan layanan kesehayan disetiap daerah sampai tingkat kelurahan harus diperhatikan, dan harus mempunyai akses layanan minimal, seperti  ada tenada medis bidan disetiap dusun atau kelurahan . 

“Ini juga penting kalau kita melihat dari pada enam pilar kesehatan yakni pertama adalah layanan primer,ini kan kesehatan paling dasar,” ujarnya.

Kemudian rujukan ketahahan kesehatan bagaimana memberikan pemahaman kesehatan tentang pentingnya menjaga kesehatan. 

Kemudian dari segi pembiayaaan , pemerintah bisa memberikan kartu bagi masyarakat yang yang tidak mampu seperti Program KIS . Kemudian ada program BPJS.

“Tentu pemerintah dari tingkat Provinsi juga harus mampu dan memikirkan juga bagaimana pos APBD itu digunakan untuk membantu bagi masyarakat yang tidak mampu dan tidak dijangkau oleh Program KIS,”ujarnya.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian lainnya, bahwa beberapa tahun yang lalu ketika masyarakat yang ingin mengakses layanan kesehatan yang tidak menggunakan BPJS, cukup menggunakan Jamkesmas masyarakat sudah bisa berobat gratis di puskesmas dan dapat rujukan bantuan ke rumah sakit.

“Ini menjadi perhatisn karena mengingat kesehatan itu sangat penting , agar kualitas SDM kita juga semakin baik.,Kemudian, sumber daya kesehatannya, seperti tenaga medis dokter, perawat , bidan harus diperhatikan.  Bahwa semua rumah sakit, puskesmas atau puskesmas pembantu punya standar  minimal untuk mampu melayani masyarakat dibidang kesehatan,” ujarnya. 

Selain SDM Tenaga Kesehatan, telnologi kesehatan juga harus terus diupgrade, jangan sampai RS di Kalbar tidak update teknologi, karena masih banyak ditemui keluhan masyarakat  terkait layanan kesehatan terutama  ditingkat puskesmasn. 

“Jadi harus betul- betul menjadi isu serius yang harus didiskusikan dengan gubernur dengan pemda yang nantinya terpilih menjadikan isu ini menjadi prioritas,” pungkasnya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!