Sutarmidji Jadi Narasumber Seminar Nasional Apvokasi, Beberkan Pengembangan Pendidikan Vokasi

"Kita (Kalbar) kan banyak perkebunan sawit, tapi adakah (SMK)!yang jurusan itu, tidak ada. Bauksit kemarin (smelter) diresmikan Presiden Jokowi, tidak ada (SMK) jurusan itu (pertambangan), jadi memang revitalisasi penting," tegasnya. 

Selama menjadi kepala daerah, Midji memang dikenal getol memperjuangkan pendidikan vokasi di daerah ini.

Sampai-sampai DPW Apvokasi Kalbar sendiri menganggap Midji sebagai pemerhati pendidikan vokasi di Kalbar.

Pria yang kini kembali mencalonkan diri sebagai gubernur itu, selalu berusaha sesuai dengan kewenangan dalam jabatannya, memperhatikan lulusan-lulusan sekolah vokasi.

Seperti ketika masih menjabat sebagai wali kota Pontianak, ia membuat peraturan daerah (perda) yang memberikan diskon tarif Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk hotel-hotel yang baru dibangun, hingga sebesar 75 persen. Asal, syaratnya ketika sudah beroperasi, hotel-hotel tersebut harus menggunakan tenaga kerja lokal lulusan SMK.

Minimal 85 persen dari total tenaga kerja di hotel tersebut harus lulusan SMK Perhotelan di Kota Pontianak. Kala itu kewenangan SMK memang masih berada di bawah pemerintah kabupaten/kota. 

"Akhirnya semuanya (hotel) itu, mereka (pelajar SMK) kelas dua sudah dipesan. Kita juga buat hotel untuk latihan mereka. Ketika menginap di hotel bintang empat Jakarta misalnya, saya selalu tanya kepada housekeeping, satu orang bisa bersihkan kamar satu hari berapa kamar, rata-rata 17 kamar. Di SMK kita, saya minta bagaimana anak-anak bisa di atas 17 (kamar per hari), bisa 17 sampai 19, artinya kita unggul, bisa berkompetisi," terangnya.

Tak hanya sampai di situ, untuk pendidikan vokasi, Midji berusaha membuat program studi, yang sekaligus dapat mencarikan lapangan kerja yang tidak putus.

Contoh ketika melihat data bahwa di Kota Pontianak bangunan yang ber-IMB jumlahnya tidak sampai 60 persen. Ia kemudian membuat SMK yang memiliki program studi desain grafis. 

Sebagai wali kota, ia kembali membuat aturan yang pro lulusan program studi tersebut. Yakni mengeluarkan kebijakan pemutihan IMB untuk sekitar 40 persen bangunan yang terlanjur tidak memiliki IMB.

Dengan syarat tak perlu melampirkan gambar bangunan secara detail, melainkan cukup sketsa saja. Dan itu tak perlu dikerjakan arsitek, melainkan cukup dikerjakan oleh lulusan SMK program studi desain grafis. 

"Tapi gambarnya harus dari anak-anak ini (SMK) tamatan (desain grafis). Kalau satu gambar itu dia dapat misalnya Rp750 ribu, sekarang orang mau usaha kalau agunkan ke bank, aset propertinya harus ada IMB. Kami (pemkot) pemutihan dibuat gratis, tapi gambarnya yang akan bayar, (dibuat) dengan mereka-mereka (lulusan SMK). Bayangkan perkerjaan mereka itu tidak (akan putus) selesai, sampai umur pensiun pun," jelasnya. 

Meski sempat ada masukan dari pejabat terkait, bahwa kebijakan pemutihan IMB itu akan mengurangi pendapatan daerah, Midji justru berpikir lebih ke depan. Bahwa dengan kebijakan itu, maka dapat mengurangi angka pengangguran di Kota Pontianak.

"Coba maindset penyelenggara negara (jangan seperti) itu, kalau sudah bicara pendapatan tidak mikir, pokoknya pendapatan harus masuk. Kita harus berpikir manfaat yang lebih luas," pungkasnya. 

Seperti diketahui seminar nasional yang ketiga kalinya diadakan DPW Apvokasi Kalbar itu melibatkan stakeholder vokasi, serta keikutsertaan peserta nasional melalui tautan Zoom. (*)

Informasi Terkini Tribun Pontianak Kunjungi Saluran WhatsApp

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini disini