KPPS dan Pengawas TPS Tak Berintegritas Diminta Tak Direkrut Pada Pilkada 2024

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Penyelenggara Pemilu di Kalimantan Barat diminta untuk tidak merekrut jajaran ditingkat akar rumput dalam hal ini KPPS dan Pengawas TPS yang tak berintegritas di Pilkada 2024.

Hal ini diutarakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalbar, Manto Saidi dalam sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemilu partisipatif dan pemetaan kerawanan pemilihan serentak, Selasa 13 Agustus 2024.

Manto Saidi menilai jika komisioner atau penyelenggara ditingkat provinsi hingga kabupaten kota tidak diragukan lagi kapasitas dan integritasnya.

Namun permasalahan umum terjadi ditingkat bawah yang dimana seharusnya jadi ujung tombak mensukseskan pemilu.

"Berdasarkan pengalaman di Pemilu kemarin, yang melakukan pelanggaran adalah penyelenggara ditingkat grassroot atau Ad Hoc, dan saya harap tidak lagi terulang. Petugas yang diindikasikan melakukan kelalaian dan pelanggaran pemilu 2024 tidak dipertahankan atau tugaskan lagi dan harus diganti dengan yang berintegritas dan profesional," pintanya.

Manto Saidi mengatakan jika pada Pemilu 2024 dalam hal ini Pileg dan Pilpres memang telah berjalan dengan baik.

Baca juga: DAFTAR Hasil Pengawasan Bawaslu Kalbar Dalam Proses Coklit KPU: Capai 1.614 Temuan

Akan tetapi ada beberapa hal yang harus jadi perhatian agar tidak jadi masalah saat Pilkada 2024.

"Kami memandang bahwa pada 2024 Pemilu berjalan, aman, damai dan lancar, namun dibeberapa titik mendapat warning bahwa pilkada nanti harus berhati-hati dan upaya meningkatkan pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran dan hal tidak diinginkan," paparnya.

Seperti diketahui ada 15 Pilkada di Kalbar yakni 12 Pilbup, 2 Pilwako dan 1 Pilgub.

"Pilkada lebih rawan daripada Pemilu, karena Pilkada pendukung dan simpatisan adalah orang yang bersinggungan dan punya kedekatan emosional dengan calon kepala daerah, sedikit saja digosok dan digesek tersulut api emosinya dan bisa menyebabkan gesekan sosial yang mengakibatkan kita harus berhat-hati," pesan Manto Saidi.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Kalbar, Yosef Harry Suyadi menegaskan jika pihaknya telah melakukan ikhtiar dalam upaya mensukseskan Pilkada 2024.

Satu diantaranya tentu dengan sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemilu partisipatif dan pemetaan kerawanan pemilihan serentak ini.

"Kegiatan ini upaya kita Bawaslu untuk melakukan ikhtiar terkait dengan memetakan kerawanan pemilu," katanya.

Selain dari itu, kata mantan Komisioner Bengkayang ini, upaya yang pihaknya lakukan sesuai dengan amanat UUD RI tahun 1945 pasal 22 dan UU no 7 tahun 2017 pasal 94.

"Bawaslu hadir untuk memastikan norma yang ada berjalan dengan baik. Kami akan berusaha melakukan yang masiv, kontinuitas. Bawaslu bukan cari masalah, namun Bawaslu hadir bawah agar menjalankan amanah UU dan Norma," kata Yosef Harry Suyadi.

Baca juga: Bawaslu RI Ingatkan Warga Kalbar Resiko Jika Terlibat Money Politik

Diungkapkannya, pada Pemilu 2024 Kalbar masuk dalam rawan rendah. 

Skor Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Kalbar mencapai 12.69.

Indikatornya kekerasan berbau SARA, adanya putusan DKPP terhada jajaran KPU/Bawaslu, gugatan hasil pemilu, adanya pemilihan ulang, pemilih memenuhi syarat tapi tidak terdaftar, pemilihan ganda, pemilih tidak memenuhi syarat tapi masuk dalam DPT.

Dipaparkannya pula ada sembilan isu strategis Bawaslu Kalbar pada Pilkada 2024 yakni kekerasan berbau SARA, bencana alam, intimidasi terhadap penyelenggara Pemilu, netralitas penyelenggara, netralitas ASN, TNI/Polri, gugatan hasil pilkada, pemungutan suara ulang, hak untuk memilih, dan politik uang.

Khusus untuk netralitas, Yosef Harry Suyadi meminta agar ASN, TNI/Polri dapat menjaga dengan baik.

"Kami Bawaslu, ketidaknetralan kami hanya dibilik suara, namun dalam penyelenggaraan mari kita jaga netralitas kita bersama dan bertindak dengan netral," kata dia.

Lebih lanjut diungkapkannya, Bawaslu juga terus melakukan langkah antisipasi diantaranya dengan membuat imbauan, koordinasi dengan stakeholder, penguatan kapaistas dan profesionalitas penyelenggara, sosialisasi secara masif, rekomendasi dan saran pada KPU serta mitigasi saran dan prasaran penanggulangan bencana.

"Sebagai penyelenggara, Bawaslu yang bertugas untuk memastikan penyelanggaran pemilu dengan baik, namun sebagai anak bangsa ini adalah kewajiban kita bersama," tutup Yosef Harry Suyadi.

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

Dapatkan Informasi Terkini dari Tribun Pontianak via SW DI SINI