KPPS dan Pengawas TPS Tak Berintegritas Diminta Tak Direkrut Pada Pilkada 2024

Diungkapkannya, pada Pemilu 2024 Kalbar masuk dalam rawan rendah. 

Skor Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Kalbar mencapai 12.69.

Indikatornya kekerasan berbau SARA, adanya putusan DKPP terhada jajaran KPU/Bawaslu, gugatan hasil pemilu, adanya pemilihan ulang, pemilih memenuhi syarat tapi tidak terdaftar, pemilihan ganda, pemilih tidak memenuhi syarat tapi masuk dalam DPT.

Dipaparkannya pula ada sembilan isu strategis Bawaslu Kalbar pada Pilkada 2024 yakni kekerasan berbau SARA, bencana alam, intimidasi terhadap penyelenggara Pemilu, netralitas penyelenggara, netralitas ASN, TNI/Polri, gugatan hasil pilkada, pemungutan suara ulang, hak untuk memilih, dan politik uang.

Khusus untuk netralitas, Yosef Harry Suyadi meminta agar ASN, TNI/Polri dapat menjaga dengan baik.

"Kami Bawaslu, ketidaknetralan kami hanya dibilik suara, namun dalam penyelenggaraan mari kita jaga netralitas kita bersama dan bertindak dengan netral," kata dia.

Lebih lanjut diungkapkannya, Bawaslu juga terus melakukan langkah antisipasi diantaranya dengan membuat imbauan, koordinasi dengan stakeholder, penguatan kapaistas dan profesionalitas penyelenggara, sosialisasi secara masif, rekomendasi dan saran pada KPU serta mitigasi saran dan prasaran penanggulangan bencana.

"Sebagai penyelenggara, Bawaslu yang bertugas untuk memastikan penyelanggaran pemilu dengan baik, namun sebagai anak bangsa ini adalah kewajiban kita bersama," tutup Yosef Harry Suyadi.

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

Dapatkan Informasi Terkini dari Tribun Pontianak via SW DI SINI