Info DPRD Sintang
Kabupaten Sintang Kekurangan 1000 Guru, Anggota DPRD Mardiansyah Saran Ini untuk Kepsek
"Dan lagi bagaimanapun masalah guru masalah kebutuhan dasar, ndak bisa ditawar. Karena bagaimana yang kami rasakan di desa terpencil itu saja yang dia
Penulis: Agus Pujianto | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/AGUS PUJIANTO
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Mardiansyah. Ia menilai kebijakan pemerintah pusat melarang menerima guru honor menyebabkan kesulitan tersendiri di daerah yang kekurangan guru.
"Lalu bagaimana sekolah yang ada di pedalaman yang kekurangan guru yang tidak ada guru, ya kami berharap sekolah harus berani mengambil kebijakan," tegas Yustinus.
Yustinus memberikan kebebasan bagi sekolah yang kekurangan guru untuk mengambil guru honorer dengan dana BOS.
"(Sekolah bisa) mengangkat dari dana BOS, membayar guru dari dana BOS sesuai dari kemampuan sekolah. Walaupun dari pusat melarang mengangkat tenaga honor, tapi apakah kita lantas membiarkan sekolah tanpa guru, tentu tidak. Tentu bagaimana sekolah membuat kebijakan dari angkat guru honorer dari sana BOS tentu sesuai dengan kemampuan," ujar Yustinus. (*)
Dapatkan Informasi Terkini dari Tribun Pontianak via SW DI SINI
Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini
Tags
Info DPRD Sintang
Kabupaten
DPRD
Mardiansyah
kepala sekolah
Sintang
Kalbar
Kalimantan Barat
Jumat 19 Juli 2024
Berita Terkait
Berita Terkait: #Info DPRD Sintang
Ketua DPRD Indra Subekti Sebut Bupati Perlu Sisir Anggaran APBD Sintang |
![]() |
---|
Santosa Minta Dinas Kesehatan Sintang Perhatikan Ketersediaan Obat di Puskesmas dan Rumah Sakit |
![]() |
---|
Persiapan 95 Persen, Besok Gladi Bersih Proses Pelantikan Anggota DPRD Sintang Terpilih |
![]() |
---|
Marchues Afen Pastikan 9 September 2024 Pelantikan 40 Anggota DPRD Sintang Periode 2024-2029 |
![]() |
---|
Heran Gas LPG di Perbatasan Kerap Langka, Heri Jambri Minta Pemda Sintang Ambil Tindakan |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.