BEDA Pendapat 3 Menteri Jokowi Soal Pembatasan BBM Subsidi Pertamina Per 17 Agustus 2024

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ini beda pendapat masing-masing 3 Menteri Jokowi soal pembatasan BBM Subsidi di SPBU Pertamina brlaku per 17 Agustus 2024.

Adapun ketiga menteri itu di antaranya Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Kemudian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Dimana Luhut mengatakan, bahan bakar minyak (BBM) subsidi akan dibatasi mulai 17 Agustus 2024.

Hal itu dikatakan Luhut melalui akun Instagramnya @luhut.pandjaitan pada Rabu 10 Juli 2024.

• Pertalite Resmi Dibatasi 1 Agustus 2024, Daftar Kendaraan Dilarang Isi BBM Subsidi di SPBU Pertamina

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," kata Luhut dalam unggahan Instagramnya.

Penyataan itu berawal dari respons Luhut terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang mengalami defisit pada triwulan I dan diprediksi akan terus melebar hingga akhir tahun 2024.

Ia berharap, rencana yang tengah dipersiapkan ini dapat membantu menghemat APBN sekaligus mendorong penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.

Pernyataan Luhut soal rencana pembatasan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024 mendapat respons dari sejumlah menteri Jokowi lainnya.

Soal pembatasan BBM subsidi, Airlangga: masih dirapatkan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah masih mendiskusikan lebih lanjut wacana pembatasan BBM subsidi dan belum memutuskan hasilnya.

Airlangga mengaku, pihaknya bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih akan membicarakan rencana tersebut.

"Belum. Belum. Belum. Bukan belum goal, kita kan mesti rapat, dirapatkoordinasikan dulu. Tentu ada perhitungan daripada konsekuensi fiskal juga ada," tutur Airlangga di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip dari Kompas.com, Rabu.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, meski pemerintah tengah membahas pengetatan BBM subsidi, tetapi tidak ada rencana harga BBM akan ikut naik.

Erick Thohir menunggu penugasan

Di sisi lain, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut pihaknya masih menunggu hasil putusan dan penugasan dari kementerian pembuat kebijakan.

"Saya masih menunggu, kan saya sampaikan bahwa Kementerian BUMN bukan kementerian yang buat policy, tapi kita korporasi, tentu seluruh penugasan pemerintah kita jaga sebaik-baiknya," katanya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Menurut Erick, rencana pembatasan itu bertujuan agar BBM subsidi disalurkan kepada mereka yang membutuhkan atau tepat sasaran. Pemerintah juga disebut perlu cermat menghitung ruang fiskal dalam pengalokasian subsidi BBM.

Oleh karena itu, ia berharap revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 bisa segera rampung. Dengan begitu, aturan penerima subsidi BBM menjadi semakin jelas.

Rencana pengetatan pembelian BBM subsidi pun bisa efektif menghemat anggaran negara dan sisa dana itu bisa digunakan untuk program pemerintah lainnya.

Pengamat menilai efektif kurangi APBN asal tepat sasaran

Pengamat Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Eddy Junarsin mengakui jika pembatasan BBM bersubsidi bisa membantu menekan defisit APBN.

Namun dalam realisasinya, pemerintah perlu lebih teliti supaya tepat sasaran. "Subsidinya mungkin terlalu umum dan tidak tepat sasaran.

Bisa saja orang atau perusahaan yang berkemampuan ekonomi tinggi ikut membeli BBM bersubsidi," paparnya kepada Kompas.com, Kamis.

Sebab, hingga saat ini masih terdapat celah pada penyaluran BBM subsidi.

Hal ini juga sempat disinggung langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada tahun 2022, konsumsi BBM subsidi jenis Solar dan Pertalite banyak dinikmati oleh orang kaya.

Akibatnya anggaran ratusan triliun dari APBN untuk membantu masyarakat kurang mampu seakan percuma.

Melihat fakta di lapangan tersebut, Eddy pun menyarankan pemerintah sebaiknya mencari pengganti program subsidi lainnya yang lebih efektif.

• FAKTA Harga BBM Subsidi Naik hingga Resmi Dibatasi Per 1 Agustus 2024 Lengkap Jawaban Pemerintah

Misalnya, pengurangan atau pengembalian pajak bagi masyarakat berpendapatan rendah dan perusahaan kecil, bantuan tunai langsung, serta bantuan dana per anak.

"Bantuan untuk anak di tiap keluarga. Contohnya, per anak dapat sekian rupiah per tahun," tambahnya.

(*)

# Berita Viral

‎Ikuti saluran Tribun Pontianak di WhatsApp: KLIK DISINI

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News