Pj Gubernur Harisson Dorong Produk Kuliner UMKM di Kalbar Miliki Sertifikat Jaminan Produk Halal

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kalimantan Barat ditunjuk oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI sebagai wilayah roadshow sertifikasi 1000 halal bagi pelaku UMKM.

Digelarnya kegiatan ini, sesuai dengan yang telah diamanatkan pada undang-undang bahwa pada Oktober 2024 bagi pelaku usaha di sektor kuliner wajib memiliki sertifikat jaminan produk halal.

Maka dari itu, Kementrian Koperasi UKM melakukan Roadshow 1.000 Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM di Kalimantan Barat, dengan Thema “ Kita Halalin 2024 Kalbar,” yang dihadiri 1000 pelaku UMKM sebagai peserta, yang dirangkaikan dengan seminar, berlangsung di Gedung Garuda Pemprov, Rabu 3 Juli 2024.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi dari Kemenkop UKM RI, dengan Pemprov Kalbar, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), serta lembaga pembiayaan baik lokal maupun nasional, dalam upaya mengakselerasi sertifikasi halal bagi Usaha Mikro dan Kecil guna mendukung program Wajib Halal Oktober 2024.

Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson berharap melalui Roadshow ini diharapkan menjadi ajang temu bisnis, peningkatan personal branding dan promosi bagi pelaku UMKM di Provinsi Kalimantan Barat.

• Diskumindag Sambas Bimtek Sertifikasi Produk Halal Pelaku UMKM

Dikatakannya, Produk kuliner di Kalbar sangat menarik dan lezat, yang tentunya mempunyai daya tarik untuk wisatawan domestik hingga mancanegara yang datang ke Kalbar.

“Dan mereka (wisatawan) perlu kepastian jaminan produk yang mereka makan adalah produk halal. Disamping itu masyarakat kita juga perlu jaminan yang sama bahwa makanan yang mereka makan adalah makanan yang halal,” ujar Harisson.

Harisson mengatakan Roadshow ini merupakan tahapan awal yang mengundang 1000 UMKM di Kota Pontianak dan sekitarnya untuk membantu pengurusan sertifikasi halal bagi produk mereka, dan akan berlanjut ke kabupaten kota di Kalbar.

“Saya harapkan semua produk kuliner yang ada di Kalbar, terutama di Kota Pontianak harus memiliki sertifikat halal . Jadi kalau ada produk yang sudah kita minta supaya bersertifikat halal ternyata tidak mau mengikuti proses sertifikasi halal . Maka akan kita umumkan produk itu, berarti ada apa-apanya,” tegas Harisson.

Harisson juga mendorong berbagai inovasi produksi dan pemasaran yang dilakukan pelaku UMKM di Kalbar, agar menjadi daya tarik dan dapat memberi nilai tambah yang tentunya akan berdampak pada penjualan produknya.

“Saya harap UMKM di Kalbar dapat semakin naik kelas, dan mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi melalui pemanfaatan sistem digitalisasi di masa mendatang,” ujar Harisson.

Lebih lanjut, Harisson juga mendorong para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Kalbar agar memanfaatkan teknologi terkini dalam upaya memperkuat pengembangan usahanya, dan membangun kolaborasi yang kuat untuk membangun akses UMKM. (*)

Dapatkan Informasi Terkini dari Tribun Pontianak via SW DI SINI

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini