Dampak Kenaikan Harga Beras Menurut Pengamat Ekonomi Untan Pontianak Eko Suprianto

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Harga beras eceran baik medium maupun premium termasuk beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) resmi naik, terhitung sejak 1 Juni 2024.

Pengamat Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak, Eko Supriyanto, SE, ME mengatakan kenaikan harga beras yang terjadi di Kota Pontianak per Juni 2024 disebabkan oleh faktor eksternal dan internal.

Faktor eksternal, adanya kebijakan larangan ekpor beras non-Brasmati di India dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar.

Sedangkan faktor internal kata Eko, harga gabah di tingkat petani mengalami kenaikan yang disebabkan oleh tingginya biaya produksi, berkurangnya lahan pertanian dan cuaca yang tidak bersahabat.

"Dampak dari dari kenaikan harga beras medium dan premium terhadap masyarakat di Kota Pontianak mengakibatkan daya beli masyarakat dengan pendapatan rendah harus mengurangi konsumsi beras atau mengganti dengan bahan makanan lain yang lebih murah, sehingga dapat menyebabkan kurangnya gizi yang dikonsumsi oleh masyarakat," ujarnya Jumat 21 Juni 2024.

Baca juga: Beras SPHP Harga Naik dari Rp 10.250 Perkilogram Jadi Rp 11.300 Perkilogram

Selain itu, dampak yang ditimbulkan oleh kenaikan harga beras juga dapat meningkatkan inflasi karena beras merupakan salah satu komponen utama inflasi.

"Kemudian, kenaikan harga beras yang signifikan dapat memicu konflik sosial di masyarakat," ujarnya.

Eko mengatakan dalam jangka waktu pendek Pemerintah Kota Pontianak terus berupaya untuk mengatasi kenaikan harga beras dengan mengadakan gelar pasar murah, operasi pasar, dan peningkatan cadangan beras.

Selain itu, untuk mengatasi permasalahan ini dalam jangka panjang dengan meningkatkan produksi padi, memperkuat distribusi beras dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsumsi beras yang bijak dan hemat.

Kenaikan harga beras di Kota Pontianak menurutnya merupakan masalah yang kompleks dan membutuhkan solusi yang komprehensif.

Kenaikan harga beras memiliki dampak yang signifikan dan negatif terhadap pendapatan masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

"Diperlukan kerjasama dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini dan memastikan ketersediaan beras yang terjangkau bagi seluruh masyarakat di Kota Pontianak," ujarnya. (*)

Informasi Terkini Tribun Pontianak Kunjungi Saluran WhatsApp

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini disini