Beras SPHP Harga Naik dari Rp 10.250 Perkilogram Jadi Rp 11.300 Perkilogram

"Kami di Bulog hanya sebagai operator dari Pemerintah dan kebijakan kenaikan harga tersebut ditentukan oleh Badan Pangan Nasional," ucapnya.

Penulis: Sahirul Hakim | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Istimewa
Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Kepala Bulog Putussibau, Kartika menyampaikan bahwa, sejak tanggal Mei 2024 harga beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) sudah mengalami kenaikan, sesuai pres release yang sudah disampaikan oleh badan pangan nasional (Bapanas) RI.

"Saat ini harga beras SPHP di gudang per kilogram naik dari sebelumnya, dimana Rp 10.250 perkilogram, harganya menjadi Rp 11.300 perkilogram," ujarnya kepada Tribun Pontianak, Jumat 21 Juni 2024.

Terkait mengapa terjadinya kenaikan harga beras SPHP, Kartika, belum bisa memberikan keterangan, karena kewenangan dari Bapanas.

"Kami di Bulog hanya sebagai operator dari Pemerintah dan kebijakan kenaikan harga tersebut ditentukan oleh Badan Pangan Nasional," ucapnya.

Harga Beras SPHP Naik Rp1.050 Per Kg, Kini HET Rp65.500 Per Karung 5 Kg

Sedangkan stok beras saat ini di gudang Bulog Putussibau, jelas Kartika, sekitar 485.750 perkilogram.

"Insyaallah cukup beberapa kedepannya, untuk masyarakat Kapuas Hulu," ungkapnya.

Seorang Warga Putussibau, Along menyampaikan, dirinya sudah mengetahui ada kenaikan harga beras SPHP, dan terpenting adalah masih ada jual.

"Kalau harga kita menyesuaikan saja," ujarnya.

Diharapkan juga, pemerintah pusat tidak menaikkan lagi harga beras SPHP, dan kalau bisa diturunkan kembali dari harga saat ini.

"Dimana tidak semua masyarakat kita ekonomi yang baik," ungkapnya.

Warga Putussibau lainnya, Safri menambahkan, beras SPHP masih tergolong masih terjangkau dari masyarakat kalangan bawah.

"Tapi diharapkan jangan ada kenaikan lagi, kasihan juga masyarakat," ujarnya.

Jelas Safri, jangan sampai harga beras SPHP sama dengan beras biasa atau malah lebih mahal, kalau sudah seperti itu sama saja tidak membantu masyarakat kelas bawah.

"Diharapkan juga pemerintah pusat agar lebih melihat keadaan tersebut," ungkapnya. (*)

Dapatkan Informasi Terkini dari Tribun Pontianak via SW DI SINI

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved