Inilah Daftar Pelayanan yang bukan Tanggungan BPJS, Bagaimana Dengan Biaya Operasi?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sebagai asuransi kesehatan wajib bagi warga Indonesia, BPJS Kesehatan memberikan jaminan bagi para pesertanya dalam layanan kesehatan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ) Kesehatan telah memastikan akan menjamin seluruh biaya operasi kategori bedah dan non bedah yang masuk dalam pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan.

Peserta yang terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan, akan mendapatkan berbagai fasilitas yang bisa digunakan seumur hidup.

Rujukan tindak lanjutan yang dimaksud antara lain Rawat Jalan tingkat Lanjutan (RJTL) dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL).

Pasien akan mendapatkan layanan dari fasilitas kesehatan tersebut jika telah membawa surat rujukan dari dokter ditepat menerima Faskes pertama.

Berdasarkan situs resmi BPJS Kesehatan terdapat beberapa layanan operasi yang ditanggung BPJS Kesehatan meliputi operasi jantung, operasi caesar, operasi kista, operasi miom, operasi tumor, operasi odontektom, operasi bedah mulut, dan operasi usus buntu.

Adapun operasi yang ditanggung BPJS Kesehatan meliputi operasi jantung, operasi caesar, operasi kista, operasi miom, operasi tumor, operasi odontektom, operasi bedah mulut, dan operasi usus buntu.

Kemudian operasi batu empedu, operasi mata, operasi bedah vaskuler, operasi amandel, operasi katarak, operasi hernia, operasi kanker, operasi kelenjar getah bening, operasi pencabutan pen, operasi penggantian sendi lutut, dan operasi timektomi.

Akan teetapi perlu kami sampaikan pada artikel ini yaitu ada beberapa jenis pelayanan atau operasi yang bukan menjadai tanggungan BPJS Kesehatan, aturan ini merupakan rujukan dari Perpres nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

• Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Bisa Lewat Shopee dan Tokopedia, Simak Tahapannya!

Merujuk pada aturan tersebut, setidaknya ada 21 layanan yang tidak ditanggung dalam BPJS Kesehatan.

Berikut rinciannya, Website BPJS Kesehatan pada 14 Mei 2024.

1. Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat;

3. Pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja;

4. Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat peserta;