Realisasi APBN di Kapuas Hulu Capai Rp435,12 Persen Periode Maret 2024

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Putussibau, kembali merilis realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) periode Maret 2024 di Kapuas Hulu, dimana penyaluran belanja telah mencapai Rp435,12 miliar atau 21,74 persen dari pagu Rp2.001,73 miliar. 

Kepala KPPN Putussibau, Sri Winarno menyampaikan, realisasi tersebut terdiri belanja pemerintah pusat (Satker K/L) mencapai Rp97,93 miliar atau 28,46 persen dari pagu Rp344,07 miliar dan Realisasi Transfer ke Daerah mencapai Rp337,18 miliar atau 20,34 persen dari pagu Rp1.657,74 miliar. 

"Secara keseluruhan hingga akhir Maret 2024 realisasi belanja APBN yang disalurkan oleh KPPN Putussibau untuk Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 21,74 persen tersebut telah melampaui rata-rata target realisasi Triwulan I sebesar 15 persen," ujarnya kepada wartawan, Rabu 1 Mei 2024.

Dijelaskannya, posisi sampai dengan 31 Maret 2024 ini capaian realisasi belanja yang tertinggi adalah belanja barang yaitu sebesar 43,66 persen, disusul belanja pegawai sebesar 27,35 persen, sedangkan belanja modal baru terserap 11,06 persen.

"Realisasi belanja barang dan pegawai telah melampaui target triwulan I sebesar 15 persen. Tingginya realisasi belanja barang didorong oleh belanja Satker KPU dan Bawaslu, sehubungan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 dan belanja pegawai dikarenakan adanya pembayaran THR untuk ASN menjelang Hari Raya Idul Fitri," ucapnya.

• Kodam XII Tanjungpura Audit Program Kerja Kodim 1206 Putussibau

Sri Winarno juga mengingatkan kembali kepada 9 satker mitra kerja KPPN Putussibau, agar segera menggunakan CMS, dan menghubungi bank tempat membuka rekening apabila mengalami kendala. 

"Hal ini sebagai evaluasi tindak lanjut rekomendasi temuan BPK dalam pengelolaan rekening pada K/L yang belum memanfaatkan Cash Management System (CMS)," ujarnya.

Dimana implementasi transaksi non tunai oleh satker pengelola APBN di Kapuas Hulu juga masih tergolong minim, yaitu pengguna aktif KKP baru 3 satker transaksinya mencapai Rp85,5 juta, sedangkan pengguna Digipay baru 2 satker dengan transaksi sebanyak 21 transaksi sebesar Rp4,4 juta. 

"Transaksi penggunaan CMS oleh Bendahara baru di 20 satker atau 69 persen sampai akhir Maret 2024 ini. Kontribusi satker dalam mendukung transaksi non tunai diharapkan dapat ditingkatkan terus," ungkapnya.

• Imigrasi Putussibau Dukung Kebijakan Izin Tinggal Peralihan WNA

(*)

Dapatkan Informasi Terkini dari Tribun Pontianak via SW disini

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini disini