Realisasi Anggaran Belanja Masih Rendah, BPKP Minta Pemda Rancang Strategi Baru

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Guna mengoptimalkan peran APBD dalam perekonomian daerah, BPKP meminta pemerintah daerah merancang strategi baru.

Rendahnya realisasi anggaran masih menjadi tantangan pemerintah daerah pada Triwulan I tahun 2024 ini.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Rudy M Harahap yang didampingi Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Sigit Sulistyohadi menghadiri Konferensi Pers APBN Kalimantan Barat Edisi Bulan Maret 2024 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bekerja sama dengan Perwakilan Kementerian Keuangan Kalbar.

Diungkapkan oleh Rudy, bersama Inspektorat Daerah di Kalimantan Barat, BPKP telah melakukan pengawasan pada Triwulan I Tahun 2024 dengan cut off data per 29 Februari 2024.

"Kami menurunkan tim untuk turun ke lapangan melakukan reviu atas penyerapan anggaran, termasuk pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah se-Provinsi Kalimantan Barat," ujar Rudi, Rabu 3 April 2024.

Baca juga: Lebaran Tinggal Menghitung Hari, PHBI Pontianak Akan Gelar Salat Id 1445 H di Jalan Rahadi Usman

Sayangnya, jelas Rudy, dari anggaran belanja daerah senilai Rp28.885.811.013.665, baru terealisasi sebesar 4,53% atau senilai Rp1.308.331.445.229,00.

Artinya, realisasi belanja daerah lebih rendah daripada yang diproyeksikan.

Tidak hanya itu, dari total anggaran pendapatan daerah senilai Rp27.437.096.741.793,00, baru terealisasi sebesar 10,16% atau senilai Rp2.788.819.101.278,79.

“Dari reviu APBD tahun 2024 ini, kami menemukan tiga pemerintah daerah berkemampuan sedang, yaitu Pemerintah Provinsi Kalbar, Pemerintah Kota Singkawang, dan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara,” jelasnya.

Dengan kata lain, kemandirian fiskal daerah belum begitu terwujud.

Melihat rendahnya realisasi tersebut, Rudy mengingatkan, pemerintah daerah harus mengambil langkah-langkah strategis.

Hal ini untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Kalimantan Barat di tengah ketidakpastian global.

“Temuan kami ini diharapkan dapat menjadi early warning bagi pemerintah daerah di Kalimantan Barat untuk melakukan percepatan belanja pengadaan barang/jasa dan peningkatan penerimaan daerah,” ungkapnya.

Dengan early warning tersebut, pemerintah daerah sejak dini dapat merancang upaya menciptakan kemandirian fiskal daerah.

Dengan demikian, pemerintah daerah dapat melakukan pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.