KDEKS Provinsi Kalbar dikukuhkan, Wapres RI Harapkan Terus Berikan Nilai Tambah untuk Ekonomi Daerah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) telah membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) sebagai upaya mengakselerasi perkembangan ekosistem syariah di wilayah Kalbar.

Pembentukan KDEKS Provinsi Kalbar ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 1563/RO-EKON/2023 tanggal 20 Oktober 2023.

Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, yang menyaksikan langsung pelantikan Ketua dan Anggota KDEKS Provinsi Kalbar, yang mana pelantikan dipimpin oleh Plt Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, di Balai Petitih Kantor Gubernur, pada Rabu 27 Maret 2024.

Pada kegiatan ini juga sekaligus dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat halal yang secara simbolis diserahkan Wapres Ma’ruf Amin kepada tiga UMKM di Kalbar.

KDEKS Daerah menjadi salah satu infrastuktur pendukung dalam ekosistem ekonomi syariah yang berfungsi sebagai katalisator untuk mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah.

Baca juga: Ani Sofian Sebut Tanggapan Wapres RI Pasca Berkunjung ke Posyandu Terkait Stunting di Pontianak

Provinsi Kalbar menjadi salah satu provinsi yang akan membantu mencapai visi Indonesia sebagai pusat produsen halal terkemuka di dunia pada tahun 2024.

Kunkernya ke Kalbar kali ini, Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan salah satu agendanya yakni menyaksikan dan menghadiri pengukuhan KDEKS Provinsi Kalbar.

Dan dalam rangka mengembangkan potensi ekonomi daerah di daerah di masing-masing provinsi .

“Kalau ini tidak dikembangkan, dikoordinasikan dan di orkestrasi maka jalannya tentu tidak optimal. Maka dari itu, peran dari KDEKS ini menjadi sangat penting, yang nanti merupakan bagian dari pada pelaksanaan program dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan syariah,” jelasnya.

Dikatakannya, apabila tidak ada Komite ini di daerah tentu tidak ada yang menggerakan ekonomi dan keuangan syariah di daerahnya.

“Maka dari itulah kita terus mengembangkan di daerah supaya ekonomi dan keuangan syariah daerah bisa berjalan lebih optimal,” ujarnya.

KDEKS Provinsi Kalbar diketui oleh Penjabat Gubernur Kalbar Harisson, berikut juga dengan beberapa anggota yang juga ikut dilantik.

Wakil Ketua yakni Sekda Provinsi Kalbar, Sekretaris I yakni Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Kalbar, Sekretaris II yakni Asisten Administrasi dan Umum, Sekretaris III yakni Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalbar , Sekretaris IV adalah Kepala Biro Perekonomian Setda Kalbar dan Direktur Eksekutif Eddy Suratman .

Dan beberapa anggota lainnya yang juga dilantik yakni Kepala Kantor Wilayan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalbar, Kepala Kantor Perwaklian Bank Indonesia, Kepala OJK Provinsi Kalbar, Rektor Untan.

Wapres mengharapkan KDEKS Provinsi Kalbar dapat memberikan nilai tambah perekonomian daerah melalui pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasis karakteristik dan potensi wilayahnya.