Ini Temuan Bawaslu Kalbar Saat Pengawasan Proses Sortir dan Lipat Surat Suara

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Barat Faisal Riza mengatakan Bawaslu terus melakukan pengawasan pada proses sortir dan lipat.

Ada tiga aspek yang dilakukan pengawasan melekat oleh bawaslu selain proses sortir dan lipat, aspek lainnya pada pengadaan dan distribusi logistik.

"Kami menemukan kekurangan surat suara cadangan di KPU Kapuas Hulu. Ada tiga jenis surat suara cadangan yang kurang. Pemilihan DPD, DPR RI dan DPRD Provinsi.
Temuan-temuan ini yang kami sampaikan ke KPU. Lalu tertukarnya surat suara untuk pemilihan DPRD Provinsi. Mestinya ada di Melawi, tapi masuk ke gudang Sekadau," jelas Faisal pada Senin, 6 Februari 2023.

Temuan lainnya terkait surat suara rusak yang paling banyak surat suara untuk pemilihan DPR RI. Jumlahnya sebanyak 24 ribu eksemplar untuk se-Kalimantan Barat, PPWP sebanyak 3.500an eksemplar, DPRD Provinsi 11.000 eksemplar, DPRD Kabupaten/Kota 9.300an eksemplar.

"Ada tinta di lembar surat suara. Temuan ini saat pengawasan sortir lipat. Kami nyatakan rusak dan tidak bisa dipakai. Jika tidak diawasi maka kemungkinan bisa saja dipakai, sudah kami sampaikan ke KPU," ujar Faisal.

• 2.760 TPS Rawan Pendistribusian Logistik Pemilu, Bawaslu Kalbar Petakan 5 Indikator Kerawanan

• IJW Ingatkan Bawaslu Mempawah Serius Menindak Setiap Pelanggaran Pemilu 2024

Ia menyampaikan rekomendasi lain yang disampaikan ke KPU terkait dengan kelayakan gudang penyimpanan logistik.

Bawaslu memastikan gudang penyimpanan logistik dinyatakan layak salah satu indikatornya bebas dari banjir.

Namun ada satu gudang transit yang perlu dievaluasi. 

Penyebabnya keberadaan logistik bercampur dengan gudang sayur mayur.

Bawaslu merekomendasikan agar KPU tidak lagi menggunakan gudang di lokasi tersebut, mengingat resikonya dapat merusak alat pendukung di pemungutan suara.

Catatan lain dari Bawaslu kepada KPU kata dia seperti terkait temuan distribusi tinta yang tidak dikawal oleh petugas.

Lalu meminta KPU untuk memasang CCTV gudang sortir lipat yang belum terpasang, kemudian KPU harus mendahulukan pengiriman logistik ke lokasi paling jauh

"Sistem informasi logistik yang dibuat KPU kurang berfungsi secara efektif. Karena semestinya tertera di silon tahu kapan datang logistik untuk pemilu," ujar Faisal. 

(*)

Dapatkan Informasi Terkini dari Tribun Pontianak via SW disini

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini disini