Pj Gubernur Harisson Sebut Anggaran Stunting di Kalbar Terbagi Dua Jenis, dari Kemenkes dan BKKBN

“Lalu nanti ada evaluasi lewat Rakor, dengan anggran Rp 30 juta ditingkat kabupaten. Bila ada kasus stunting maka akan di audit, dengan mengundang pakar sekitar Rp 40 juta rupiah per satu kali dan hanya dua kali setahun,” ujarnya.

Selanjutnya, ada juga yang namanya dana Kit Stunting untuk permainan di posyandu untuk membangun kognitif bayi atau balita.

“Jadi total anggaran yang dikucurkan BKKBN untuk kabupaten kota se Kalbar sebesar Rp 48,5 miliar, yang langsung di transfer oleh BKKBN kepada kabupaten kota,” ujar Harisson.

Memang dikatakan Harisson saat ini penyerapannya agak rendah dari BKKBN, dengan anggaran yang baru terserap sekitar 46 persen, dan anggaran dari Kemenkes baru sebesar 39 persen sampai pada bulan lalu.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar Pintauli Romangasi Siregar mengungkapkan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang dikucurkan ke pemerintah kabupaten kota memang sebagian besar porsinya diperuntukan guna membantu percepatan penurunan stunting.

Sehingga dikatakan Pintauli dalam realisasi anggaran BOKB tersebut diperlukan dorongan dari pimpinan daerah agar serapannya bisa semakin baik.

“Hampir 55 persen dari total BOKB yang diturunkan ke kabupaten kota untuk membantu, anggaran BOKB ini harus kita manfaatkan terutama yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting,” kata Pintauli.

Dirinya merincikan beberapa program untuk membantu percepatan penurunan stunting di kabupaten kota yang dibiayai dalam anggaran BOKB diantaranya yakni honor bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK).

Meskipun dalam jumlah yang tidak terlalu besar namun anggara tersebut sebagai bentuk dukungan kepada TPK dalam memberikan pendampingan kepada ibu hamil, ibu pasca persalinan, ibu balita dan baduta.

“Didalam BOKB juga diberikan disediakan anggaran pulsa atau kuota untuk memudahkan TPK memberikan pendampingan terhadap keluarga,” jelasnya.

Ia menambahkan pulsa dan kuota tersebut dapat dimanfaatkan TPK menyampaikan pelaporan melualui aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil (elsimil).

Lewat pelaporan tersebut akan bisa diketahui kondisi balita pada daerah pendampingan.

Kemudian kondisi ibu hamil mengalami Kurang Energi Kronis (KEK) atau tidak serta yang tidak kalah penting yakni mendorong dan mendampingi para calon pengantin untuk memeriksakan kesehatan mereka pada puskesmas.

“Anggaran penurunan stunting memang tepat untuk para TPK karena disitu lebih banyak porsinya,” ujar Pintauli.

Pintauli menuturkan didalam anggaran BOKB juga terdapat porsi pengadaan BKB kit yang menjadi alat edukasi untuk penurunan stunting.