Ketua Komisi V DPRD Kalbar Beri Tanggapan Soal 3 Bidang Prioritas di APBD 2024

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 saat ini tengah dibahas oleh Pemprov Kalbar dan DPRD Provinsi Kalbar.

Berbagai program menjadi prioritas Pemprov Kalbar yakni untuk pembangunan infrastruktur jalan, sektor Pendidikan, dan sektor kesehatan.

Seperti di sektor Pendidikan, Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Heri Mustamin menyampaikan bahwa dari segi pengalokasian anggaran untuk sektor Pendidikan sudah diatas 21 persen dari APBD yang akan ditetapkan.

Skala prioritas di bidang Pendidikan lainnya seperti untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan dalam rangka mempersiapkan daya tampung, karena angka kelulusan dari SD-SMP ke SMA masih tidak seimbang untuk ketersediaan infrastrukturnya di hampir setiap kabupaten kota di Kalbar, bahkan di Kota Pontianak.

Oleh karena itu dibangun sarana dan prasarana yang masuk dalam skala prioritas di APBD 2024.

Menurutnya, untuk membangun infrastruktur itu mungkin sedikit gampang, namun yang menjadi persoalan lainnya yakni terkait dengan tenaga pendidik.

“Semenjak tenaga pendidik kita di moratorium daripada penerimaan Pegawai atau ASN, Tenaga pengajar juga berpengaruh. Sehingga ini juga akan menjadi skala prioritas,” ujarnya, Kamis 5 Oktober 2023.

• Siap Bangun Sekolah di Kota Pontianak, Disdikbud Kalbar Masih Tunggu Kesiapan Lahan

Sebenarnya kesiapan APBD untuk PPPK tidak menjadi masalah, hanya persoalan PPPK dipengaruhi penetapan dari pemerintah pusat. Sehingga itu menjadi masalah bagi dunia Pendidikan di Kalbar, sebab antara yang pensiun dengan penerimaan tenaga guru tidak seimbang.

“Karena tenaga guru baru, akhirnya tenaga pengajarnya berkurang. Jadi salah satu anggaran kita diarahkan kesana untuk bidang Pendidikan,” ucapnya.

Kalau terkait infrastruktur dikatakannya tentu berkaitan dengan jalan provinsi yang mungkin belum terselesaikan pembagunannya pada periode pemerintahan sebelumnya yang mungkin akan menjadi skala prioritas di tahun 2024.

Selain itu, terkait IPM Provinsi Kalbar yang dianggapnya masih jalan ditempat, kalaupun ada kenaikan hanya kecil sekali. 

“Kita harap nanti DPRD melakukan intervensi terhadap anggaran yang bisa mendukung peningkatakan IPM,” ucapnya.

• Terima Kunjungan Kakanwil Kemenkumham Kalbar, Harisson Harap Kerjasama Tetap Terjalin Baik

Dikatakannya IPM ini bukan sekadar tanggungjawab dari pada Pemprov Kalbar tapi juga Pemerintah kabupaten kota. Oleh karena itu brangkali penyediaan anggaran terkait hal tersebut perlu ada usaha dari Pemprov untuk di arahkan ke daerah tersebut.

Dari sektor kesehatan, ia mengatakan bahwa angka stunting yang masih cukup tinggi di Kalbar. Artinya anggaran dibidang kesehatan nantinya juga untuk berkaitan dengan penanggulangan stunting, yang  tentu akan menjadi prioritas di anggaran tahun 2024.

“Saya fikir itulah hal yang akan menjadi skala prioritas dalam anggaran APBD 2024,”ucapnya.