Kepala Perwakilan BI Kalbar Jelaskan Tujuan TP2DD di Daerah

"Satgas TP2DD dalam hal ini Kantor Menko Perekonomian memberikan semacam booster atau penyemangat dalam pelaksanaan percepatan perluasan dengan pelaks

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/FERLIANUS TEDI YAHYA
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Nur Asyura Anggini Sari saat menjelaskan tujuan dibentuknya TP2DD dalam acara High Level Meeting Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), yang berlangsung di Aula Enggang. Senin, 17 Juli 2023 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Nur Asyura Anggini Sari menjelaskan tujuan dibentuknya TP2DD dalam acara High Level Meeting Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), yang berlangsung di Aula Enggang. Senin, 17 Juli 2023.

Ia menjelaskan tujuan dibentuknya TP2DD ini ditekankan kedalam Surat Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2021 dibentuklah Satuan Tugas (Sadgas)TP2DD di daerah.

"Tujuan pembentukan Satgas TP2DD ini adalah untuk mendorong implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah guna meningkatkan transparansi transaksi keuangan," katanya.

Selain itu juga dapat mendukung tata kelola dan menginterpretasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah serta mendukung perkembangan transaksi pembayaran digital.

Diketahui tim satgas atau TP2DD ini memiliki 6 tugas utama yaitu menyusun peta jalan dan rencana aksi, melaku sosialisasi dan edukasi pelaksanaan ETPD, melaksanakan ETPD, kemudian melakukan monitoring pelaksanaan ETPD, melakukan evaluasi ETPD serta melakukan pelaporan atas pelaksanaan ETPD.

Kuota Tambahan PPDB SMA Negeri di Pontianak Sudah Terpenuhi, Hari Ini Hari Pertama Masuk Sekolah

"Satgas TP2DD dalam hal ini Kantor Menko Perekonomian memberikan semacam booster atau penyemangat dalam pelaksanaan percepatan perluasan dengan pelaksanaan champion ship TP2DD setiap tahunnya," jelasnya.

Selain itu, ia juga berharap dengan pelaksanaan transaksi pemerintah daerah secara elektronik ini dapat mengalami dan sudah dapat dirasakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan realisasi belanja daerah juga menghasilkan realisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang lebih tinggi.

"Tentunya ini juga mendorong ekosistem perkembangan digital serta sudah diakui bahwa penerapan ETPD ini telah meningkatkan pelayanan publik," katanya.

Di sisi lain, ia juga mengaku optimis pada tahun 2023 ini Pemerintah Daerah Kalimantan Barat ini sudah menjadi Pemda digital.

"Selain Pemerintah Provinsi kami juga mengharapkan akan ada pemerintah Kabupaten lainnya yang berstatus maju itu akan menjadi Pemda Digital," pungkasnya. (*)

Ikuti Terus Berita Lainnya di Sini

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved