Permasalahan PPDB, Zulfydar Minta Pemerintah Harus Punya Solusi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota Komisi IV DPRD Kota Pontianak, Zulfydar Zaidar Mochtar mengatakan terjadinya permasalahan atau proses PPDB jalur zonasi karena masyarakat wilayah Kota Pontianak memerlukan sekolah yang dekat dengan rumahnya.

"Problem ini akan terus terjadi, permasalahan dari tahun sebelumnya juga sama. Persoalannya zonasi ini ada peluang untuk orang melakukan perpindahan meskipun sudah dilihat apakah benar orang tuanya tetapi dengan sistem zonasi, ini hak siapapun untuk memilih tempat sekolah terdekat. Disisi lain bagaimana dengan yang tinggal di lingkungan tersebut seolah tidak mendapatkan tempat, persoalan ini akan terus bergulir," ujarnya Rabu 12 Juli 2023.

Persoalan akan terus berlanjut jika klasifikasi terhadap penerimaan sekolah sistem zonasi kata Zulfydar tidak diikuti dengan sistem yang detail.

Terkait adanya KK yang belum genap setahun, semua kembali ke data. Dinas pendidikan Kota Zulfikar sudah pasti mempunyai sistem.

"Jadi harus lebih detail, kalau peserta ini punya hak untuk jarak tertentu. Jika standarnya sama, sekolah ini tidak ada orang dari luar atau mengubah status di KK, meskipun kedudukan orang pindah hal semua orang, tidak boleh ada larangan dan harus dihargai tapi sistem itu masih ada yang lemah," ujarnya.

Baca juga: PPDB SD dan SMP di Pontianak Diperpanjang, Berikut Pendaftaran dan Sekolah Daya Tampungnya Masih Ada

Jika statusnya sama-sama mempunyai hak bersekolah namun yang jadi masalah berikutnya adalah kuotanya kurang.

"Dari kaca mata data, mestinya pertumbuhan penduduk bisa dibaca oleh pemerintah. Anak yang lahir 2023 akan diperkirakan masuk sekolah SD tahun sekian berapa banyak, SMA berapa dan SMP berapa. Jika data sudah dimiliki maka pemerintah harus bisa mencari jalan keluarnya," ujarnya.

Bagaimana dengan prestasi, jalur tersebut tidak ada bantahan tinggal kata Zulfydar bagaimana kualifikasinya.

Tapi untuk zonasi diakuinya memang ada persoalan dan masih memperdebatkan karena tidak semua orang mengerti serta memahami tentang jalur zonasi.

"Mereka mendatangi dan meminta kejelasan lalu dapat sekolah. Permintaan wajar itu, bagaimana negara melakukan persiapan ini yaitu dengan membaca data. Saya dengar ada saran sekolah aktivitasnya pagi dan sore, pertanyaannya SDM-nya bagaimana? Harus ada alternatif yang dilakukan, negara harus membiayai sekolah tambahan," ujarnya. (*)

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini