Informasi Pencairan PKH Tahap 3 dan BPNT Sudah Cair Juli 2023, Simak Beberapa Ketentuan Berikut!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut terkait surat undangan pencairan PKH dah BPNT tahap 3 Juli 2023 yang harus diketahui oleh KPM dengan pencairna di PT Pos Indonesia.

Jadwal Pencairan dari bantuan sosial tersebut dimulai dari 13-26 Juli tahun 2023.

Surat undangan pencairan bantuan PKH tahap 3 dengan nominal Rp225.000 hingga 3 juta dan BPNT alokasi tiga bulan sebesar Rp600.000 serta bantuan bonus berupa beras 10 kiloram sudah turun.

Dilansir dari video kanal Youtube DIARY BANSOS, surat penyaluran bantuan sosial PKH, BPNT, dan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram sudah diturunkan.

Selain itu ada juga 8 hal penting yang harus para KPM, pendamping sosial, dan perangkat desa yang wajib diketahui dan pahami.

Dalam surat yang diturunkan oleh pihak Kantor Pos di Kabupaten Banyuwangi ini terkait dengan penyaluran bantuan program sembako dan program keluarga harapan (PKH) tahap 3 tahun 2023 serta bantuan pangan CBP alokasi April tahun 2023.

• 10 Juta Penerima PKH Tahap 3 Bakal Dapat Bansos Dobel, Kapan Mulai Disalurkan Kepada KPM?

Berdasarkan isi surat dari PT Pos Indonesia cabang Banyuwangi tersebut mengenai untuk menginformasikan kepada pemerintah desa atau kelurahan berkolaborasi dengan pilar-pilar sosial seperti pendamping PKH maupun TKSK untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut;

1. Pemerintah desa atau kelurahan menerima surat panggilan maupun undangan dari PT Pos Indonesia yang ditunjukan kepada penerima bantuan pangan lalu memverifikasi dan memvalidasi para calon penerima bantuan perihal kelayakan atau ketidaklayakan dikarenakan sudah mampu, pindah keluar kota, meninggal tanpa ahli waris, data ganda, atau tidak ditemukan

2. Menginformasikan kepada para KPM yang sudah terverifikasi layak untuk mengambil bantuan sesuai dengan jadwal dan tempat yang sudah ditentukan dengan membawa KTP Asli, Kartu Keluarga asli, dan undangan barcode dari PT Pos Indonesia

• Cek Bansos Ibu Hamil PKH Tahap 3 Rp750 Ribu, Apakah Cair Di Bank Himbara atau Kantor Pos?

3. Bagi KPM yang tidak dapat hadir secara langsung dapat diwakilkan kepada anggota keluarga yang Namanya tercantum dalam satu Kartu Keluarga dan wajib menunjukan KTP asli dan KK kepada petugas

4. Menyampaikan kepada KPM bahwa bantuan BPNT yang dimaksud hanya untuk pembelian kebutuhan pangan atau sembako seperti beras, daging, ikan, tahu, tempe, sayur, buah, dan kacang-kacangan serta dilarang untuk membeli rokok, minuman keras, dan barang yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan

5. Menginformasikan kepada para KPM bahwa bantuan bisa di belanjakan dimana saja secara tunai tanpa adanya pengarahan, pemotongan, besaran nilai bantuan dan atau intervensi dari pihak manapun.

• Informasi Pecairan PKH Tahap 3 Bulan Juli 2023 Dengan Cek Bansos Atau Lihat Data KPM Lewat SIKS-NG!

6. Untuk mencegah konflik kepentingan maka perangkat desa, kelurahan, pendamping PKH dan TKSK dilarang mengarahkan/memberi ancaman/paksaan kepada KPM untuk melakukan pembelanjaan di warung/e-warung atau toko tertentu, membeli bahan pangan tertentu, membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu, menyimpan dan atau menggunakan KKS milik KPM, membentuk atau mendirikan e-warung, warung, atau toko tertentu dengan tujuan sebagaimana dimaksud untuk kepentingan pribadi.

7. Untuk penyaluran bantuan beras 10 kilogram, apabila penerima bantuan pangan tidak dapat ditemui pada saat pendistribusian dikarenakan sudah mampu, pindah keluar kota, meninggal tanpa ahli waris, data ganda, atau sebab lainnya yang tidak memungkinkan penerima bantuan pangan dapat menerima langsung penyerahan beras sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kemensos, maka dapat dilakukan pergantian penerima bansos sebagai berikut. Harus ada pengisian formular surat pernyataan tanggung jawab mutlak

8. Untuk mengurangin kerumunan masyarakat atau antrian, pemerintah desa atau kelurahan dapat menyusun jadwal pengambilan berdasarkan dusun, rw atau rt dengan mengacu pada jadwal yang sudah ditetapkan oleh PT Pos Indonesia. 

Semoga membantu. (*)