Gubernur Kalbar Sutarmidji Tegaskan Tak Mau Ada Pokir Dewan dalam Hibah
"Saya nggak mau. Masalahnya, masalahnya pak, masalahnya, hibah ini memang yang bertanggung jawab penerima hibah," katanya.
Penulis: Ferlianus Tedi Yahya | Editor: Nasaruddin
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengatakan, dari awal, dirinya tidak mau hibah itu pokok pikiran atau pokir.
"Terus terang saja saya nggak mau. Tapi Kesra selalu tanpa sepengetahuan saya naikkan SK apakah itu pokir atau bukan. Tidak ada pertimbangan, ya tanda tangan," ungkap Midji dalam rakor Kesejahteraan Rakyat se-Kalimantan Barat, di Gedung Balai Petitih, Kamis 6 Juli 2023.
"Saya nggak mau. Masalahnya, masalahnya pak, masalahnya, hibah ini memang yang bertanggung jawab penerima hibah," katanya.
• Dijanjikan Difollback, Akun Threads Gubernur Kalbar Sutarmdji Sapa Netizen Kecuali Elon Musk
"Tapi pertimbangan untuk memberi itu ada pada kepala daerah. Nah, kalau saya disodorkan angka-angka yang orang lain netapkannya, saya tinggal tanda tangan, inikan kerjaan bodo bale kate orang pontianak," kata Midji.
"Tidak boleh otoritas dibagi seakan-akan kita jadi kacung. Nggak boleh. Saya nggak mau. Kalau bansos tanggung jawab kepala daerah. Tapi kalau hibah, bukan. Hibah pada penerima hibah. Ini yang harus dipahami oleh bagian kesra," tegasnya.
Midji menyampaikan alasannya kenapa tidak mau pokir.
"Karena pokir dewan itukan 50, 100, Rp 1 miliar. Kita kan nggak tahu analisanya bagaimana," katanya.
"Belum lagi yang tak berani itu, termasuk Bappeda tak berani, ketika diajak ngomong, proposalnye belum, sudah dialokasikan. Tak boleh. Salah," paparnya.
• Gubernur Kalbar Sebut Harusnya Proses Hibah dan Bansos Sudah 90 persen
Midji menegaskan dirinya memegang data.
Sehingga kalau ada masalah dengan aparat penegak hukum, dirinya tinggal menyerahkan data.
"Saya tinggal serahkan. Ini buktinya, saya betul-betul teliti. Silakan bapak urusan sama Kesra saja. Jadi genahkan pak. Jangan sembarangan," tegas Midji.
Pada kesempatan itu, dirinya mengingatkan agar Kesra, baik di provinsi maupun di kab kota, jangan hanya berfikir sebagai penyalur.
"Evaluasi pemanfaatannya. Jangan sekadar hanya sebagai penyalur. Kalau hanya sebagai penyalur, udah tak perlu Biro Kesra. Cukup 2 orang jak urus hibah dan bansos, 2 orang selesai," tegasnya.
"Jadi mohon maaf bapak ibu yang hibahnya melalui kawan-kawan di dewan, saya tak mau. Karena tidak bisa," tegasnya.
"Saya tak mau ketika tanggung jawab ada ke saya, saya delegasikan, saya tidak mau. Karena yang menentukan jumlah itu saya. Tahu-tahu ade orang lain yang nentukan, kite tande tangan, bodo dari manelah diangkot tu," paparnya.
Mulian Law Firm Kawal Laporan Korban Dugaan Tindakan Represif di Aksi Mahasiswa DPRD Kalbar |
![]() |
---|
Mahasiswa Tegaskan Akan Turun Lagi, Jika Aspirasi Tak Ditindaklanjuti DPRD Kalbar |
![]() |
---|
Aksi Mahasiswa di DPRD Kalbar Ricuh, 18 Diamankan dan 3 Luka-Luka |
![]() |
---|
Kejari Pontianak Musnahkan Ribuan Bungkus Rokok Ilegal dan Narkoba |
![]() |
---|
Tanggapi Kritik DPRD KKR, Sujiwo: Kritik Seharusnya Disertai Data dan Fakta |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.