Darah Gubernur Sutarmidji Langsung Naik ke Ubun-ubun Tiap Ketemu Karo Kesra, Benar Pak !

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengaku darahnya langsung naik ke ubun-ubun setiap bertemu dengan Kepala Biro Kesra Kalbar, Mulyadi.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Kesejahteraan Rakyat, di Balai Petitih kantor Gubernur Kalbar, Kamis 6 Juli 2023.

"Saya kalau setiap ketemu pak Mulyadi ini darah saye langsung naek ke ubun-ubun. Benar pak. Ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inilah model saya supaya ada perubahan, supaya pintar," tegasnya.

Sutarmidji mengatakan, kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kalbar lambat.

• Gubernur Kalbar Sebut Harusnya Proses Hibah dan Bansos Sudah 90 persen

Jika manajemennya sudah dilakukan dengan baik, maka seharusnya saat ini proses hibah dan sebagainya sudah 90 persen selesai.

"Harusnya saat sekarang ini sudah 90 persen, bukan 51 persen lagi," katanya.

Selain itu, ia juga mengaku jika terdapat surat menyurat yang harus ditandatangani oleh Gubernur maka sudah dilakukan sebelum pukul 12.00 WIB.

"Manajemen saya sebelum jam 12 siang, surat yang ada itu sudah harus selesai hari itu juga. Tidak ada yang bermalam dan kalau Kesra bilang SK masih di meja Gubernur itu bohong. Pasti bohong, 99,99 persen bohong," tegasnya.

Tak hanya itu, Sutarmidji juga menegaskan jika SK sudah naik maka dinilai persyaratannya sudah terpenuhi dan tak menjadi alasan atas keterlambatannya.

"Ketika SK sudah naik ke saya berartikan persyaratannya terpenuhi, ngapain dinaikkan ke saya kalau persyaratannya belum dan kenapa SK dan NPHD sekaligus langsung dua-duanya. Itu koreksi kami disini," katanya.

"Saya ngomong ini terbuka saja, memang perlu perbaikan dan memang perlu seperti itu tak ada yang perlu di sembunyi-sembunyikan," tegasnya.

• Data Harta Kekayaan Terbaru Satono Bupati Sambas: Kas dan Setara Kas Bertambah, Hutang Berkurang

Pada kesempatan itu, Midji menegaskan Kesra baik di provinsi maupun di Kabupaten/Kota jangan berfikir hanya menyalurkan hibah dan bansos.

Tapi juga melakukan evaluasi kemanfaatannya.

"Jangan hanya sukanya menyalurkan saja. Kalau hanya begitu, cukup dua orang saja ngurus hibah dan bansos, selesai itu," katanya.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kalbar, Mulyadi saat ditemui usai kegiatan menjelaskan, yang menjadi permasalahan saat ini adalah pokok-pokok pokiran (pokir) sehingga membuat proses hibah terhambat.

"Yang jadi masalah itu sebenarnya Pokir, seperti yang disampaikan tadi beliau itu tidak mau, jadi itu saja masalahnya," jelasnya.

Di sisi lain, ia juga mengatakan secara reguler sebenarnya sudah mencapai hampir 90 persen selesai.

"Kalau untuk reguler kita sebenarnya kita sudah hampir 90 persen. Jadi kita tersendat di pokir itu dan nantinya kita akan kembalikan lagi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) seperti apa, karena ini kan bukan kewenangan kita," jelasnya.

Ia juga menegaskan, untuk penandatangan Surat Keputusan (SK) hanya berhak dilakukan oleh Gubernur saja dan menjadi kewenangannya.

"Jadi kewenangan untuk tandatangan Surat Keputusan (SK) itu memang ada pada pak Gubernur," jelasnya.

Di sisi lain, terkait kinerja yang dinilai lambat ia juga menjelaskan bahwa dirinya telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan dan regulasi yang ada.

"Jadi sebenarnya kita ini kan menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan dan regulasi yang ada. Jadi sesuai dengan arahan pak Gubernur itu bekerja sesuai dengan aturan," tutupnya.