Pengamat Ekonomi Untan Pontianak Beri Usulan Agar Terminal Kijing Lebih Berdampak Secara Ekonomi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pelabuhan Terminal Kijing di Mempawah yang diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 9 Agustus 2022 lalu dianggap belum optimal secara dampak ekonomi.

Padahal, pelabuhan ini merupakan pelabuhan terbesar di Kalimantan karena memiliki kapasitas 500 ribu TEUs dan 8 juta ton peti kemas.

Lantas bagaimana tanggapan pakar ekonomi? Berikut ini tanggapan Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura, Rosyadi:

"Saya setuju dengan pendapat yang dikemukakan beberapa pihak di Kabupaten Mempawah terkait dengan belum optimalnya dampak infrastruktur Terminal Kijing bagi masyarakat.

"Seyogianya dengan status pelabuhan internasional, di sana sudah tersedia dengan lengkap fasilitas pendukung bongkar muat.

• Layani Ekspor 1,3 Juta Ton Sejak 2020, Midji Minta Terminal Kijing Dukung Bisnis Minyak Sawit Kalbar

"Khususnya untuk kontainer seperti crane yang lebih modren yang mampu mempercepat masa waktu bongkar muat sehingga jadi lebih efisien.

"Nah, dengan terbatasnya fasilitas tersebut dan ditambah belum tersedianya container yard, bangunan pergudangan yang secara khusus diperuntukkan mendukung aktivitas bongkar muat di pelabuhan ini, mengindikasikan bahwa pelabuhan ini belum beroperasi maksimal. Sehingga dapat dipastikan, keberadaannya dirasakan belum memberikan arti optimal.

"Selain itu, belum optimalnya manfaat keberadaan pelabuhan, karena sampai dengan saat ini berbagai infrastrukur kelengkapan Terminal Kijing didukung sebagai sebuah pelabuhan internasional dalam proses penyelesaian.

"Untuk mengonfirmasi bahwa pelabuhan tersebut masih belum optimal, bahwa hingga saat ini kegiatan bongkar muat di pelabuhan itu hanya sebagian kecil dari keluar masuknya barang di Kalimantan Barat.

"Sebab, kita masih dapat dengan mudah melihat dan menemukan masih cukup banyak kapal yang melakukan kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Dwikora Pontianak.

"Terkait bagaimana peran pemerintah kabupaten-provinsi, membantu upaya optimalisasinya hanya dapat memberikan usulan agar terus dilakukan upaya-upaya percepatan.

• Dampak Pelabuhan Kijing Dirasa Belum Maksimal, DPRD Mempawah Harap Pemerintah Lakukan Terobosan

"Agar keberadaan infrastruktur ini benar-benar mau men-drive perekonomian daerah, Mempawah khususnya dan Kalbar pada umumnya.

"Keberadaan pemerintah, misalnya pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi tidak bisa melakukan intervensi secara langsung pada kegiatan pelabuhan.

"Sebab pelabuhan itu memiliki otoritas tersendiri sebagai sebuah BUMN.

"Tetapi pemerintah hanya mampu mengusulkan upaya-upaya percepatan sehingga investasi infrastruktur yang bernilai besar tersebut betul-betul mampu memberikan dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat.

"Terutama masyarakat Kabupaten Mempawah dan masyarakat sekitar Kabupaten Bengkayang yang merupakan internet dari pelabuhan tersebut," 

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini