Sekitar 2000 KK Warga Sintang Miskin Ekstrem, Berikut Saran Kepala BPS

Menurutnya, angka Kemiskinan ini merupakan angka Kabupaten Sintang dan tidak bisa dihitung per Kecamatan.

Penulis: Agus Pujianto | Editor: Faiz Iqbal Maulid
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Diskominfo Sintang
Rakor Validasi Data Pensasaran Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrim Kabupaten Sintang di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang pada Jumat 26 Mei 2023. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Kepala BPS Kabupaten Sintang, Puspo Sasmito menjelaskan angka Kemiskinan Kabupaten Sintang itu turun, tahun 2021 adalah 9,23 dan tahun 2022 menjadi 8,57 persen.

Menurutnya, angka Kemiskinan ini merupakan angka Kabupaten Sintang dan tidak bisa dihitung per-Kecamatan.

Angka ini makro berdasarkan survei terhadap 710 rumah tangga di Kabupaten Sintang yang kami lakukan setiap Maret.

“Kami menghitung angka kemiskinan itu, dihitung dari angka pengeluaran, bukan pendapatan. Karena ketika disurvei berdasarkan angka pendapatan, banyak yang tidak jujur, orang tidak mau mengaku, sehingga kita menghitung berdasarkan berapa pengeluaran mereka per hari dan per bulan. Sehingga ketemu angka pengeluaran orang Sintang per kapita per bulan adalah 605 ribu rupiah. Kalau pengeluaran per orang per bulan dibawah 605 ribu, masuk kategori miskin," beber Puspo Sasmito usai mengikuti Rakor Validasi Data Pensasaran Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrim Kabupaten Sintang di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang pada Jumat 26 Mei 2023.

Puspo Sasmito mengungkapkan angka konsumsi orang Sintang memang tinggi.

Angka Kemiskinan Ekstrem di Sintang Capai 2,54 Persen

Sintang hanya kalah dengan orang Kota Pontianak saja.

Maka dari itu dia menyarankan agar pemerintah fokus menurunkan angka Kemiskinan ekstrim saja, yang 2,54 persen ini atau 10.800 orang ini atau sekitar 2.000 KK.

"Marena mereka mengalami Kemiskinan yang parah sekali. Standar pengukuran Kemiskinan ekstrim sudah ditentukan oleh Bank Dunia yakni yang memiliki pengeluaran 325 ribu per bulan per orang," saran Puspo.

Puspo menyarankan agar data 10.800 yang masuk kategori miskin ekstrem harus dicari datanya per orang melalui by name by address.

"Itu yang menjadi tantangan kita. Analisa kami, kemiskinan ekstrim itu terjadi di desa karena orang desa itu pengeluarannya rendah. Bahan makanan banyak yang tidak beli. Beras dan sayur dari ladang, hasil sendiri. Pengeluaran mereka relatif kecil. Kalau di kota kan semua harus beli. Lauk dari sekitar rumah. Kami di BPS juga sudah menghitung semuanya, meskipun mereka tidak beli, tetap kita hitung pengeluaran mereka, hanya nilainya kecil," ungkap Puspo. 

Begini Strategi Pemkab Sintang Tangani Stunting hingga Raih Peringkat Pertama se-Kalbar

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved