Komnas HAM: TPPO di Kalbar Situasi Nyata dan Berpotensi Keterulangan

Lalu Pemda dapat Mengoptimalkan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai sarana peningkatan kapasitas SDM terlatih yang akan bekerja di dalam dan ke luar negeri.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maupun pemerintah kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia serta BP2MI untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar provinsi/kabupaten kota asal pekerja.

Hal ini dapat didasarkan pada data pemulangan terkait daerah asal untuk lebih mengoptimalkan pencegahan melalui edukasi maupun intervensi terhadap faktor-faktor terjadinya TPPO di daerah asal.

"Diperlukan adanya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi UU TPPO di tingkat Pusat maupun Daerah, serta kelengkapannya (Satgas/Gugus Tugas). Hal ini guna mengidentifikasi hambatan dan praktik baik dalam pencegahan dan penanganan TPPO lalu Mengefektifkan fungsi dan peran Satgas / Gugus Tugas TPPO di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota,"katanya. 

Menyediakan alokasi anggaran yang memadai dalam rangka pencegahan dan penanganan kasus-kasus TPPO di Provinsi Kalimantan Barat dan Mendorong adanya persamaan persepsi di antara Aparat Penegak Hukum dan penguatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan gabungan APH termasuk anggota Pengamanan Perbatasan (Pamtas) TNI yang bertugas di perbatasan Indonesia-Malaysia.

Lalu ia berharap Pemerintah melalukan Penguatan fungsi pencegahan melalui diseminasi dan sosialisasi tentang migrasi yang aman dan bahaya TPPO, serta Penguatan fungsi dan peran Pemerintah Desa dalam pencegahan TPPO.

"Pemerintah juga dapat melibatan CSO/NGO lokal yang melakukan advokasi pada isu TPPO dalam program-program pencegahan dan penanganan TPPO. Serta sangat Perlunya program penguatan dan pendampingan bagi korban TPPO yang diselenggarakan secara sistematis sebagai upaya pemenuhan hak korban sekaligus mendorong proses penegakan hukum terhadap pelaku guna mencegah keberulangan terjadi," jelasnya.

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kota Pontianak Hari Ini Di sini