Nenek Norma Warga Pontianak yang Tinggal Dirumah Tak Layak, Pengamat Minta Kinerja RT/RW Dievaluasi

Lokasinya berada di tepian Sungai Kapuas, kawasan padat penduduk yang rawan banjir pasang.

Penulis: Anggita Putri | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/FILE
RUMAH TAK LAYAK HUNI - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Tanjungpura, Zulkarnaen. Ia menilai peran Ketua RT di Kota Pontianak masih bersifat personal tanpa adanya standar yang jelas. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Di sebuah gubuk panggung reyot yang nyaris roboh, Norma (59) berjuang seorang diri menghidupi lima cucunya.

Rumah yang terbuat dari kayu lapuk itu berdiri di Gang Alpokat Indah Jalur 5, Jalan Komodor Yos Sudarso, Kecamatan Pontianak Barat.

Lokasinya berada di tepian Sungai Kapuas, kawasan padat penduduk yang rawan banjir pasang.

Kondisi rumah sangat memprihatinkan. Dinding dan lantai dari papan rapuh dimakan usia, sementara rasa was-was akan robohnya rumah menjadi bagian dari keseharian Norma bersama cucu-cucunya.

Menanggapi hal ini, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Tanjungpura, Zulkarnaen, menilai peran Ketua RT di Kota Pontianak masih bersifat personal tanpa adanya standar yang jelas.

Akibatnya, ada RT yang cepat merespons persoalan warganya, namun ada pula yang abai.

“Dalam kasus seperti yang dialami Ibu Norma, seharusnya RT dan RW bisa menjadi ujung tombak pelayanan publik. Kalau tidak ada standarisasi, akan ada warga yang luput dari perhatian,” jelas Zulkarnaen.

Ia menambahkan, perjuangan Norma untuk tetap mengutamakan masa depan cucu-cucunya patut diapresiasi.

“Jawaban beliau sederhana, susah tidak apa-apa, yang penting anak cucunya bisa sekolah. Ini luar biasa, dan semestinya menjadi perhatian serius Pemerintah Kota,” tegasnya.

Baca juga: ‎Festival Tengkawang VII UNTAN, Dorong Tengkawang Jadi Komoditas Berkelanjutan Kalbar

Zulkarnaen juga menyoroti adanya persoalan birokrasi terkait data kependudukan yang sering menjadi hambatan warga miskin dalam mengakses bantuan.

“Kemiskinan bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal akses layanan publik. Jika data kependudukan bermasalah, warga seperti ini akan makin sulit mendapatkan bantuan,” ujarnya.

Karena itu, ia menekankan pentingnya evaluasi kinerja RT/RW agar lebih responsif terhadap warganya.

“RT dan RW mendapat insentif bulanan. Maka sudah seharusnya ada standar kerja yang jelas, supaya tidak ada lagi warga miskin yang tersisih hanya karena masalah administrasi,” tutupnya.

Sebelumnya, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (Perkim) dan Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak, Wali Kota Edi melihat langsung kondisi rumah yang ditempati Norma bersama cucunya.

Edi memastikan rumah milik Norma akan masuk dalam program perbaikan rumah tidak layak huni yang mulai dikerjakan awal September mendatang. 

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved