Komnas HAM: TPPO di Kalbar Situasi Nyata dan Berpotensi Keterulangan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Menindaklanjuti maraknya dugaan tindak Pidana Perdagangan Orang yang terjadi di Kalimantan Barat dengam berbagai modus operandi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menerjunkan tim Monitoring Efektivitas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Selama lima hari di Kalimantan Barat, tim yang mendatangi Kota Pontianak dan Kabupaten Sambas hingga perbatasan Indonesia-Malaysia mendapatkan sejumlah fakta terkait TPPO di Kalbar.

Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM RI di Kantor Perwakilan Komnas HAM Kalbar Putu Elvina menyampaikan Permasalahan TPPO di Provinsi Kalimantan Barat merupakan situasi nyata dan masih faktual terjadi hingga saat ini.

TPPO di Kalbar dikatakannya berpotensi menjadi keberulangan sehingga berada pada kondisi darurat untuk dilakukan pencegahan dan penanganan karena akan berdampak pada timbulnya permasalahan sosial yang baru, terutama di daerah perbatasan Indonesia - Malaysia. 

"Letak geografis Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia, hubungan kekerabatan masyarakat di daerah perbatasan kedua negara, kemudahan mendapatkan pekerjaan terutama di sektor non-formal di luar negeri, minimnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pekerja non-prosedural, pengangguran, tingkat ekonomi masyarakat, serta minimnya sosialisasi dan informasi hingga ke tingkat desa terkait TPPO dan kerentanannya merupakan faktor pendorong dari terjadinya TPPO di provinsi Kalimantan Barat," ungkap Putu Elvina saat memberikan keterangan di Kantor Perwakilan Komnas HAM Kalbar, Jumat 26 Mei 2023.

• Perempuan dan Anak Paling Banyak Jadi Korban TPPO, DKBP3A Sintang Gelar Sosialisasi

Sebagian kasus TPPO diawali dengan adanya “kesepakatan” antara pelaku dan korban yang tidak disadari resikonya oleh korban.

Ditambah Kemajuan teknologi telah disalahgunakan oleh pelaku TPPO untuk bertransaksi dan berkomunikasi tanpa harus bertemu langsung dengan korban sebagai upaya memutus jaringan sehingga menyulitkan penelusuran keberadaan pelaku saat terjadi tindak pidana TPPO.

Dari penelitian di Kalbar, menurutnya Perempuan dan anak masih menjadi profil terbanyak korban TPPO utamanya terkait modus eksploitasi seksual.

Semantara itu, Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO ditingkat Provinsi dan Kabupaten sebagai sarana koordinasi dan evaluasi dalam upaya meningkatkan pencegahan dan penanganan TPPO secara sistematis tidak berjalan optimal di Kalbar.

"Koordinasi lintas dinas dan instansi vertikal masih bersifat parsial dan bukan dalam kerangka kerja Gugus Tugas TPPO Daerah," tuturnya.

Selanjutnya, terkait penegakan hukum di Kalbar pihaknya menemukan bahwa pelaporan atas dugaan TPPO ke aparat penegak hukum masih sangat minim, hal tersebut dikarenakan Belum adanya penguatan korban TPPO yang sistematis.

"Pelaku TPPO tidak bekerja sendiri, namun beroperasi dalam jaringan yang terkesan terputus, mulai dari proses maupun cara yang dilakukan untuk menargetkan korban TPPO,  Sehingga menyebabkan sulitnya penelusuran terhadap terduga sindikat TPPO dari hulu hingga hilir," ujarnya.

Kemudian Keterbatasan dalam pemahaman unsur-unsur TPPO masih ditemukan pada APH di tingkat kabupaten/kota, sehingga Kompleksitas pemenuhan unsur-unsur TPPO yang harus dipenuhi oleh APH menjadi kendala dalam penanganan perkara.

"Berdasarkan hal tersebut, Komnas HAM RI merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Kalimantan Barat agar segera mengidentifikasi dan melakukan intervensi terhadap faktor-faktor pendorong terjadinya TPPO (kemiskinan, pengangguran, tersedianya lapangan pekerjaan, perkawinan anak, kawin kontrak, dan lain lain), terutama bagi masyarakat Kalimantan Barat di perbatasan Indonesia-Malaysia sebagai pelintas melalui jalan tradisional/jalan tikus untuk tujuan bekerja secara non-prosedural," paparnya.

• Kalbar Populer Hari Ini: Pemuda Sintang Korban TPPO di Kamboja, Kakak di Sanggau Tega Setubuhi Adik

Pemda diharap dapat Membuka lapangan kerja dan kesempatan kerja yang sama bagi masyarakat dengan mengedepankan hak-hak para pekerja yang berazaskan hak asasi manusia.