Walhi Kalbar Nilai Karhutla Bukan karena Faktor Tunggal Semata

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kadiv Kajian dan Kampanye Walhi Kalbar, Hendrikus Adam menilai peringatan dini terhadap kondisi cuaca ekstrim khususnya mengenai curah hujan yang menurun dan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) agar perlu diwaspadai, sehingga upaya pencegahan awal dapat dilakukan.

Menyikapi hal tersebut Hendrikus Adam juga menilai terjadinya Karhutla dapat dipicu oleh beragam kemungkinan.

"Kebakaran pada hutan dan lahan bukan karena faktor tunggal semata. Termasuk pula sangat mungkin terjadi karena diinginkan oleh oknum tertentu karena ia tidak berada pada ruang hampa," katanya kepada TribunPontianak.co.id pada Senin 22 Mei 2023.

Tak hanya itu, Adam juga menilai, mengarahkan pandangan seolah hanya mungkin dilakukan pada petani (Peladang) merupakan cara pikir yang tidak benar dan cenderung terkesan tendensius. 

"Terlalu nekat dan bunuh diri rasanya, bila hal tersebut dilakukan oleh petani," pungkasnya.

• Potensi Kekeringan, Walhi Kalbar Harap Pemerintah Lakukan Tindakan Tepat Untuk Bantu Petani

Ia juga menambahkan, selain akan menimbulkan kerugian kepada petani tersebut, juga akan diminta pertanggungjawaban. 

"Jadi, kita berkeyakinan tidak seorangpun petani akan mengambil resiko tersebut yang justru akan mendatangkan kerugian baginya," jelasnya.

Selain adanya Karhutla, ia juga menyebut adanya potensi krisis air bersih pada wilayah-wilayah dengan kondisi alamnya sudah kritis juga perlu menggerakkan tenaga khusus agar situasi ini tidak terjadi. 

"Namun, bagaimana menggerakkan segenap tenaga agar situasi buruk berkaitan dengan potensi kebakaran maupun krisis air bersih tidak terjadi, akan jauh lebih penting dilakukan," katanya. 

Ia juga menyampaikan sejumlah bentuk dukungan yang harus dilakukan oleh warga untuk mencegah terjadinya Karhutla maupun kekeringan.

"Tidak menuba sungai dengan menghindari perusakan badan sungai melalui kegiatan ekstraktif dan menghentikan pembukaan lahan usaha skala besar pada wilayah berhutan secara konsisten, sudah saatnya menjadi pilihan sadar bersama. Kebijakan juga perlu memastikan pelestarian alam dengan tetap menjamin hak-hak warganya," jelasnya.

• Kunjungi Mapolres Mempawah, Pangdam XII/Tpr Minta Waspada Karhutla

Di sisi lain, ia juga berharap kepada pemerintah agar memperhatikan peringatan dini yang telah di rilis oleh BMKG Kalbar, dimana pemerintah diharapkan dapat merespon dan mengambil langkah-langkah yang tepat ditengah potensi krisi pangan.

"Di mana sejumlah kebutuhan pokok masih ada yang diimpor dari negara lain, tentu peran pemerintah untuk melindungi petani yang mengusahakan pemenuhan pangannya sebagai bagian dari hak dasar sebuah hal mutlak untuk dilakukan," jelasnya.

Ia juga menjelaskan, kontribusi pihak swasta, khususnya sejumlah konsesi yang selama ini pernah mengalami kebakaran lahan dinilai belum sungguh-sungguh melakukan pemulihan terutama pada konsesi bergambut. 

"Padahal jelas menurut regulasi, pemilik usaha mesti bertanggungjawab memulihkan dengan memastikan infrastruktur pembasahan gambut berfungsi dengan baik pula," tutupnya. 

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini