Potensi Kekeringan, Walhi Kalbar Harap Pemerintah Lakukan Tindakan Tepat Untuk Bantu Petani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kadiv Kajian dan Kampanye Walhi Kalbar, Hendrikus Adam menilai Peringatan dini terhadap kondisi cuaca ekstrim khususnya mengenai curah hujan yang menurun agar perlu diwaspadai tentu baik, sehingga upaya pencegahan awal dapat juga diperlukan.

"Pemerintah sebagaimana perannya perlu melakukan langkah-langkah antisipasi, tanpa harus membuat jarak dengan petani yang juga warga negara," katanya kepada TribunPontianak.co.id pada Senin, 22 Mei 2023.

Ia juga mengatakan, tindakan antisipasi tersebut harus dilakukan dengan langkah-langkah yang tepat, tidak secara represif terhadap petani, karena hanya akan membuat jarak semakin lebar antara pemerintah negara dengan rakyat yang berada di tingkat tapak. 

"Karenanya, merangkul dengan mengakui praktik kearifan lokal dalam mengelola lahan dikomunitas menjadi pilihan yang rasional ditengah ancaman potensi kekeringan sebagaimana dirilis BMKG," jelasnya.

• BMKG Kalbar Sebut Penurunan Curah Hujan Masih Akan Terjadi 10 Hari Kedepan

• Waspada Cuaca Panas Ekstrem, Berikut Cara Hadapi Radiasi Ultraviolet

Tak hanya itu, Adam juga menilai ada atau tidaknya situasi terkait potensi kekeringan, ditengah anomali kondisi cuaca ekstrem yang terjadi saat ini, sikap waspada dengan memastikan mitigasi dan adaptasi akibat perubahan iklim diperlukan.

"Agar selain lebih siap bila potensi bencana tiba, juga bisa terhindar dari risiko bencana ekologis yang bisa terjadi kapan saja. Hanya tentu, dengan adanya peringatan dini sejak awal akan lebih membantu agar antisipasi bisa dilakukan dengan mempertimbangkan waktu kejadian sebagaimana yang diperkirakan," katanya.

Namun demikian, ia juga berharap kepada pemerintah agar memperhatikan peringatan dini yang telah dirilis oleh BMKG Kalbar, dimana pemerintah diharapkan dapat merespon dan mengambil langkah-langkah yang tepat ditengah potensi krisis pangan.

"Dimana sejumlah kebutuhan pokok masih ada yang diimpor dari negara lain, tentu peran pemerintah untuk melindungi petani yang mengusahakan pemenuhan pangannya sebagai bagian dari hak dasar sebuah hal mutlak untuk dilakukan," jelasnya.

Ia juga menjelaskan, kontribusi pihak swasta, khususnya sejumlah konsesi yang selama ini pernah mengalami kebakaran lahan dinilai belum sungguh-sungguh melakukan pemulihan terutama pada konsesi bergambut. 

"Padahal jelas menurut regulasi, pemilik usaha mesti bertanggungjawab memulihkan dengan memastikan infrastruktur pembasahan gambut berfungsi dengan baik pula," tutupnya. 

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kota Pontianak Hari Ini Di sini